Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi III DPR, Mohamad Rano Alfath, menyoroti kecilnya alokasi anggaran yang diterima Kejaksaan Agung (Kejagung) yang sudah seharusnya ditingkatkan.
Pasalnya, kata Rano, beban kerja yang ditanggung Koprs Adhyaksa itu terhitung sangat berat. Itu karena masih banyak satuan kerja di daerah yang memiliki anggaran kecil, hanya mencukupi kebutuhan minimal.
“Dengan anggaran kecil saja Kejaksaan berhasil menorehkan prestasi luar biasa, apalagi kalau didukung dengan anggaran yang lebih optimal,” kata Rano Alfath dalam keterangannya, kemarin.
Diketahui dari anggaran Rp 10,11 triliun yang diterima Kejagung pada 2022, Rp 619,8 miliar dialokasikan untuk program penegakan dan pelayanan hukum, sementara Rp 9,49 triliun untuk program dukungan manajemen.
Karena itu, Rano memastikan Komisi III DPR akan mendukung agar alokasi anggaran untuk Kejagung disesuaikan tiap tahunnya.
“Sepanjang ruang fiscal memungkinkan, pasti kita perjuangkan,” ujarnya.
Menurut politisi PKB ini, kinerja Kejagung selama dipimpin ST Burhanuddin mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Dalam bidang penegakan hukum, misalnya, Rano menilai tak perlu diragukan.
“Kejaksaan Agung selalu bisa menjawab keresahan di masyarakat terkait kasus-kasus fenomenal, seperti megakorupsi Jiwasraya, Asabri, mafia minyak goreng dan pupuk, investasi bodong, dan lainnya,” kata Rano.
Di bidang intelijen, keberhasilan Kejagung menangkap buronan 11 tahun dalam kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra juga dipuji Rano. Dalam program Tangkap Buronan (Tabur), Kejaksaan juga berhasil menangkap 100 buron hanya dalam kurun satu tahun.
Legislator asal Banten ini juga mengulas soal realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penyelesaian kasus lewat restorative justice, dan pemulihan ekonomi nasional berdasarkan asset revovery. Pada tahun 2021, penyelamatan uang negara mencapai Rp 21,1 triliun.
“Intinya banyak capaian-capaian yang dibuat Kejaksaan Agung. Ini menunjukkan komitmen, ikhtiar, dan kerja-kerja keras jajaran Kejaksaan, dilakukan dengan inovasi yang cerdas dan berani, serta proaktif untuk mendengarkan berbagai aspirasi baik dari masyarakat atau Komisi III sebagai mitra kerja,” kata Rano.
(Bie)
