Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Demokrat, Bambang Purwanto, menyesalkan tindakan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang merekrut 11 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam struktur organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Hal itu terungkap menyusul beredarnya Keputusan Menteri (Kepmen) No. 32 Tahun 2025 terkait struktur Organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Pengurus FOLU nantinya akan menerima gaji yang luar biasa besar. Seperti di posisi Penanggung Jawab mendapat gaji Rp50 juta, Wakil Penanggung Jawab Rp40 juta, Dewan Penasihat Ahli Rp25 juta, Ketua Pelaksana Rp30 juta, Ketua Harian I dan II Rp30 juta, Sekretaris Rp30 juta, Ketua Bidang Rp30 juta, Anggota Rp20 juta, dan Staf Rp8 juta.
Menurutnya, tindakan Menhut Raja Juli Antoni tersebut telah mencoreng muka Presiden RI Prabowo Subianto.
“Tidak benar Menhut itu kasihan Presiden kalau kelakuan Menteri seperti ini,” kata Bambang Purwanto kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).
FOLU Net Sink 2030 adalah upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021.
Lewat program ini, pemerintah Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen di tahun 2030, dengan kontribusi sektor FOLU atau pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan sebesar 17,2 persen.
Ia memahami tidak ada larangan atau aturan yang membatasi seorang menteri untuk menempatkan rekan satu partainya dalam jajaran di kementerian.
Namun, tegas dia, apa yang sudah dilakukan Raja Juli telah kebablasan lantaran seperti aji mumpung lantaran pasangan suami-istri bisa masuk ke dalam jajaran staf.
“Sebenarnya tidak ada larangan tetapi mbok ya kira-kira sudah kebablasan benar-benar aji mumpung bahkan suami istri bisa masuk melanggar etika kalau dugaan ini bener luar biasa aturan Pemerintahan di lewati semaunya sendiri,” jelasnya.
Lebih jauh Bambang Purwanto menegaskan, struktur folu neet sink itu sedianya harus diisi orang-orang yang profesional dan tidak boleh sembarangan.
Ia menekankan, sekalipun menggunakan dana non APBN tentu tetap harus sesuai dengan sistem-sistem meritokrasi.
“Intinya kasihan Presiden kalau kelakuan Menteri seperti ini karena saya di koalisi Pemerintah,” pungkas legislator asal dapil Kalimantan Tengah ini.
