Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo, meminta Pemerintah mengkaji ulang rencana pembelian mobil listrik untuk pejabat dengan APBN. Sebab, rencana tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat.
Demikian respon Sartono terhadap rencana pemerintah membeli mobil listrik untuk pejabat dengan menggunakan APBN. Padahal, baru-baru ini pemerintah menaikkan harga BBM subsidi.
“Rakyat sedang sulit, pejabat malah dapat mobil baru,” kata Sartono, Kamis,(29/9/2022).
Sartono menegaskan, langkah pemerintah yang langsung meminta alokasi anggaran untuk pembelian mobil listrik merupakan keputusan yang tidak sensitif dengan situasi dan kondisi saat ini.
“Pertama rakyat tengah menanggung beban berat akibat kenaikan harga bbm yang dikatakan bahwa pemerintah sudah tidak memiliki lagi anggaran untuk subsidi. Setelah bbm dinaikkan malah memiliki anggaran untuk beli mobil baru,” paparnya.
Sartono menekankan, situasi APBN dan ekonomi saat ini berada di dalam kondisi yang berat. Pasalnya, APBN saat ini tengah menanggung beban utang yang tinggi. Hal ini berkaca proyeksi dari ekonom akan kondisi ekonomi dunia saat ini dalam situasi yang berat.
“Beberapa negara maju bahkan sudah dalam situasi sulit untuk makan dan rakyatnya harus tidur di jalan. Sebaiknya kita juga bersiap apabila badai krisis ini membesar dan berpengaruh terhadap situasi ekonomi nasional,” kata Kepala Departemen Perekonomian Partai Demokrat ini.
Sartono menambahkan, penggunaan mobik listrik secara nasional masih harus diimbangi dengan keadaan infrastruktur.
“Jangan sampai seperti rencana konversi kompor listrik yang dibatalkan. Sudah disiapkan tapi akhirnya sadar jika infrastrukturnya belum siap,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pembelian mobil listrik untuk pejabat akan dianggarkan dari APBN. Luhut bilang, hal tersebut sudah mendapat persetujuan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Jadi Presiden sudah memerintahkan bahwa APBN akan digunakan untuk pembelian kendaraan listrik. Yang electric vehicle (EV) itu mulai tahun ini, (anggaran) lebih besar lagi di tahun depan,” kata Luhut di Sarinah Thamrin, Jakarta, Selasa (27/9/2022).
Luhut menyebutkan, saat ini pihaknya tengah menyusun perencanaan pembelian mobil listrik tersebut. Dengan demikian, dia menargetkan pada tahun 2035 tidak ada lagi kendaraan roda empat yang menggunakan combustion engine.
“Kita sekarang lagi menyusun perencanaan, dan kita berharap mungkin di tahun 2035 tidak ada lagi mobile combustion yang diproduksi dalam negeri. Kita semua akan pakai EV dan dengan begitu kita akan mengurangi impor crude oil karena penggunaannya berkurang,” lanjut Luhut.
(Bie)
