Oleh AHMAD SYAIKHU, Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Menjelang pergantian rezim kekuasaan pada bulan Oktober 2024 nanti, kondisi perekonomian nasional menghadapi tekanan yang tidak ringan. Kita baru saja mendengar kabar yang memprihatinkan dari dunia industri, dalam kurun waktu setahun terakhir, terdapat delapan pabrik besar yang tutup di wilayah Jawa Barat. Informasi terbaru, pabrik Bata yang yang sudah berdiri semenjak tahun 1994 akhirnya tutup. Jika dihitung jumlah karyawan masing-masing pabrik, tidak kurang 16.733 orang akan mengalami PHK secara massal. Apalagi kalau dihitung jumlah anggota keluarga, maka orang yang terancam ekonominya akan jauh lebih besar.
Kita tidak bisa menghindar, tingginya ketidakpastian ekonomi dan tekanan pasar keuangan global yang didorong oleh sentiment higher for longer terhadap tingkat inflasi dan suku bunga yang terjadi semenjak Pandemi Covid-19 melanda dunia. Perekonomian global semakin rentan akibat munculnya eskalasi ketegangan geopolitik di banyak kawasan secara berkelanjutan, turunnya harga komoditas utama dan lesunya perekonomian China. Kondisi tersebut bisa mempengaruhi berbagai aspek perekonomian dalam negeri, terganggunya berbagai sektor industri nasional, melemahnya daya beli masyarakat, dan berkurangnya kepercayaan investor.
Presiden terpilih perlu membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang dipimpinnya.
Kita bisa membayangkan, bagaimana kondisi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian hingga awal tahun 2024, berimbas pada kondisi perekonomian domestik yang rentan. Akibatnya, Surplus neraca perdagangan Indonesia menurun 39,4 persen secara tahunan menjadi 7,34 miliar dollar AS sepanjang triwulan I-2024. Berdasarkan catatan BPS, nilai ekspor Indonesia selama tiga bulan pertama 2024 turun 7,25 persen dibandingkan triwulan pertama 2023. Kinerja ekspor turun lebih signifikan ketimbang impor. Pada saat yang sama, terjadi aliran keluar modal (capital outflow) sebanyak 1,89 miliar dollar AS dari pasar obligasi. Begitu pula nilai tukar Rupiah, terdepresiasi sebesar 2,89 persen.
Kita mengapresiasi ekonomi Indonesia tumbuh positif sebesar 5,11 persen pada Triwulan 1-2024, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2023. Walaupun, pada saat yang sama mengalami kontraksi sebesar 0,83 persen (q-to-q), dibandingkan Triwulan 4-2023. Pertumbuhan ekonomi tiga bulan pertama ini belum bisa mencerminkan kinerja perekonomian yang riil. Tetapi, lebih banyak bergantung pada siklus bisnis dan faktor pola musiman sesaat (seasonal), seperti pergerakan harga komoditas dunia, masuknya bulan suci Ramadhan diikuti dengan hari raya Idul Fitri, dan pelaksanaan pemilu serta gelontoran bansos secara beruntun.
Kita mencatat, Pemerintahan Jokowi nantinya akan mewarisi utang yang besar.
Data BPS menunjukkan bahwa, lima lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi nasional, belum bisa tumbuh secara meyakinkan, bahkan tiga diantaranya berada dibawah rata-rata ekonomi nasional. Industri Pengolahan tumbuh 4,13 persen, Perdagangan tumbuh 4,58 persen, Konstruksi tumbuh 7,59 persen, dan Pertambangan menunjukkan pertumbuhan positif 9,31 persen, sedangkan sektor Pertanian justru mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3,54 persen. Sektor industri pengolahan sebagai sektor penopang perekonomian terbesar stagnan, bahkan cenderung mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir.
Kita mencatat, Pemerintahan Jokowi nantinya akan mewarisi utang yang besar. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, jumlah utang pemerintah per 31 Maret lalu ialah Rp 8.262,10 triliun dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) 38,79 persen. Dalam dua periode kepemimpinan Jokowi, selama sembilan tahun terakhir, utang pemerintah bertambah Rp 5.535,6 triliun atau naik tiga kali lipat (212 persen). Tidak tertutup kemungkinan hingga akhir masa jabatan, outstanding nilai utang bisa bertambah mendekati Rp 10.000 triliun.
Kabinet Right Man on The Right Place
Dari informasi di atas, Indonesia mesti menghadapi berbagai risiko dan tantangan ekonomi yang tidak ringan dan bersifat higher for longer. Ketidakpastian ekonomi dan kondisi pasar global yang tidak stabil, berdampak terhadap kondisi ekonomi nasional yang juga rapuh. Kondisi ini seolah-olah menyambut proses transisi kepemimpinan nasional dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto pada bulan Oktober 2024 nanti. Melihat besarnya tantangan dan risiko yang akan dihadapi kedepan, sudah selayaknyalah kabinet terutama tim ekonomi Pemerintahan diisi oleh para pakar di bidangnya, profesional dan punya rekam jejak integritas yang tinggi (zaken kabinet).
Kita tentu menyadari sepenuhnya, bahwa memilih Menteri yang akan menjadi anggota kabinet sesungguhnya menjadi hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur oleh konstitusi negara Pasal 17 UUD NRI 1945 yang selanjutnya diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Tetapi memilih Menteri yang tepat Right Man on The Right Place adalah sebuah keniscayaan untuk mau bertungkus lumus bersama, membantu Presiden dan Pemerintahan agar bangsa ini bisa keluar dari kondisi yang penuh dengan risiko dan tantangan ekonomi yang tidak ringan. Bukan sebaliknya, menjadi beban politik yang memberatkan bagi Pemerintahan.
Presiden terpilih perlu membangun kembali kepercayaan publik dalam dan luar negeri terhadap pemerintahan yang dipimpinnya.
Presiden terpilih perlu membangun kembali kepercayaan publik dalam dan luar negeri terhadap pemerintahan yang dipimpinnya. Hal ini penting untuk meyakinkan rakyat bahwa Pemerintah baru sungguh-sungguh untuk melanjutkan dan memperbaiki agenda pembangunan yang akan dilaksanakan. Begitu pula dengan para investor khususnya luar negeri yang masih wait and see terhadap kondisi Indonesia pasca Pemilu, lebih teryakini jika para Menteri ekonomi adalah figur terbaik, profesional dan punya integritas tinggi dengan rekam jejak yang bersih. Respon positif menjadi modal awal untuk memulai pemerintahan baru.
Kita mesti belajar dari pengalaman Pemerintahan sebelumnya, Presiden Jokowi telah melakukan reshuffle kabinet 12 kali dalam dua kabinet pemerintahannya atau rata-rata kurang dari setahun sekali melakukan pergantian Menteri, sejak kabinet Kerja 2014-2019 sampai Kabinet Indonesia Maju (KIM) 2019-2024 yang masih berlangsung hingga saat ini. Jika dicermati pergantian kabinet tersebut, sebagian besar melibatkan Kementerian bidang ekonomi, mulai dari menko, menkeu, menteri PPN, mendag, menperin, menteri BUMN, menteri investasi dan lainnya. Reshuffle kabinet yang terlalu sering akan mempengaruhi bahkan tidak tertutup kemungkinan mengganggu kinerja Pemerintahan.
Dukungan partai untuk menjaga stabilitas politik sangat penting, apalagi Presiden terpilih didukung oleh sebagian besar partai politik parlemen maupun non parlemen. Tetapi, Presiden terpilih harus punya cara meyakinkan parpol pendukungnya untuk meminimalisir dampak risiko hukum yang mungkin terjadi, salah satu pilihannya adalah merekomendasikan figur yang tidak beririsan secara langsung dengan partai politik. Rekam jejak Pemerintahan Jokowi sebelumnya menunjukkan, enam Menteri dan satu Wakil Menteri terjerat kasus korupsi, bahkan menjadikan pemerintahan yang anggotanya paling banyak terjerat korupsi dalam sejarah politik Indonesia pasca reformasi.
Kita menyadari bahwa, Menteri bidang ekonomi adalah pihak yang tidak boleh memiliki beban dan kepentingan politik tertentu, selain kepentingan untuk bekerja keras dalam menjalankan visi dan misi Presiden. Hal ini penting disampaikan, mengingat visi, misi dan program kerja Presiden periode 2024-2029, memiliki makna yang sangat strategis dalam meletakkan dasar pembangunan negara lima tahunan dalam RPJMN dan menjadi tahapan pertama pelaksanaan RPJPN 2024-2045. Dalam dokumen RPJPN tersebut dirumuskan Visi Indonesia Emas tahun 2045, tepat seratus tahun atau satu abad usia kemerdekaan.
Reshuffle kabinet yang terlalu sering akan mempengaruhi bahkan tidak tertutup kemungkinan mengganggu kinerja Pemerintahan.
Penutup
Ketidakpastian ekonomi dan keuangan global masih akan berlangsung dalam jangka waktu yang tidak bisa diperkirakan. Kondisi ini akan berdampak terhadap perekonomian nasional kedepan. Ditambah lagi beban yang ditinggalkan oleh Pemerintahan sebelumnya, nilai tukar rupiah yang rentan, utang dalam jumlah besar, kontribusi sektor industri yang stagnan serta pertumbuhan sektor pertanian yang semakin menurun, kesemuannya tergambar dalam pertumbuhan ekonomi yang tidak bergerak pada angka 5 persen. Pemerintahan baru nantinya punya peluang besar untuk memperbaiki fundamental perekonomian nasional agar mampu tumbuh lebih tinggi, salah satu syaratnya menempatkan putra-putri terbaik bangsa di bidangnya right man on the right place dalam kabinet untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik, adil dan Sejahtera.
