Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VII DPR, Sartono Hutomo, berpendapat pemerintah perlu mempercepat pengembangan energi alternatif dan terbarukan.
Menurut Sartono, hal tersebut sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada minyak dan gas bumi atau Migas.
“Ini sejalan dengan komitmen global untuk mengurangi emisi karbon dan menghadapi perubahan iklim,” kata Sartono dalam keterangannya, Rabu (19/6/2024).
Dalam konteks di atas, tambah Sartono, penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah proaktif.
“Misalnya, meningkatkan investasi dalam sektor migas untuk eksplorasi dan produksi baru, serta memperbaiki infrastruktur energi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kehilangan energi,” ujar politisi Partai Demokrat itu.
Untuk mempercepat pengembangan energi alternatif dan terbarukan, Komisi VII DPR bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), saat ini sedang membahas Rancangan Undang-undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET), yang rencananya selesai sebelum masa jabatan DPR RI 2019-2024 berakhir.
Ada dua isu yang masih belum tuntas dibahas yaitu Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan power wheeling.
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno, seperti dilansir dari katadata.co.id, mengatakan dua permasalahan yang sebelumnya diperdebatkan mengenai TKDN dan skema power wheeling saat ini sudah mulai menemukan titik terang.
“TKDN secara prinsip sudah oke. Power wheeling akan dirampungkan pembahasannya,” ujarnya.
Power wheeling adalah istilah dalam industri kelistrikan untuk menggambarkan proses mengalirkan listrik dari satu tempat ke tempat lain melalui jaringan transmisi berbeda atau terpisah. Melalui skema power wheeling, listrik produks swasta bisa disalurkan melalui jaringan Perusahaan Listrik Negara.
Sementara masalah TKDN sebelumnya pernah dipermasalahkan oleh Kementerian Perindustrian. Lembaga tersebut mensyaratkan pembangunan pembangkit EBT untuk memenuhi syarat TKDN di atas 40 persen. Hal itu menjadi kendala karena banyak investasi pembangkit EBT yang terhambat TKDN. (Bie)
