Jakarta, JurnalBabel.com – Komisi V DPR mendesak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk lebih fokus dalam menyusun program-program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pedesaan.
Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi V DPR, Muhammad Aras, dalam rapat kerja bersama Kemendes PDTT di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Aras menyoroti alokasi anggaran untuk Kemendes PDTT tahun 2025 yang hanya sebesar Rp 2,3 triliun.
Menurutnya, anggaran yang terbatas ini harus digunakan secara efektif agar hasilnya nyata dan dirasakan oleh masyarakat desa.
“Harapan kami, program-program yang dibuat tidak bersifat kecil dan harus jelas dampaknya di pedesaan, agar desa-desa tertinggal bisa lebih maju,” kata Aras seperti dilansir dari suaradesa.co.
Sebagai contoh, Aras mengkritisi alokasi anggaran sebesar Rp 1,15 miliar untuk program pendampingan pembentukan desa inklusi dan sistem akuntabilitas sosial di desa yang hanya mencakup 10 desa.
“Bagaimana pembagian anggaran ini? Berapa yang sampai ke masyarakat? Apa saja kegiatannya dan berapa kali pertemuan yang diadakan?” tanya Aras, mengkhawatirkan bahwa program seperti ini bisa tidak berdampak signifikan.
Aras juga menyarankan agar Kemendes PDTT lebih cermat dalam melakukan verifikasi kebutuhan di desa-desa yang membutuhkan perhatian khusus.
Ia berharap program-program yang dilaksanakan nantinya tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan status sosial dan ekonomi masyarakat desa.
Selain itu, Aras mengusulkan agar program pembangunan infrastruktur desa seperti jalan dan jembatan, serta pengentasan stunting, lebih baik diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Kesehatan, untuk menghindari tumpang tindih dan meningkatkan efektivitas.
“Dengan demikian, Kemendes bisa fokus pada upaya memajukan desa tertinggal dan menjadikan desa tersebut lebih mandiri,” ujarnya.
Politisi PPP ini juga menekankan pentingnya alokasi anggaran yang lebih besar untuk pelaksanaan program di masyarakat dibandingkan dengan belanja pegawai.
“Karena tujuan utama kita adalah membangun untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
