Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo, prihatin dengan kenaikan harga MinyaKita yang saat ini telah melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah yang selalu berulang.
Demikian disampaikan Sartono menanggapi melonjak naiknya harga minyak goreng kemasan sederhana merek MinyaKita semakin mahal. Secara rata-rata nasional, harga komoditas tersebut telah mencapai Rp 17.649 per liter.
“Kenaikan harga ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan distribusi dan penegakkan regulasi yang perlu segera diperbaiki,” kata Sartono, Selasa (28/1/2025).
Lebih lanjut ia mendesak pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melalukan evaluasi mendalam terkait kenaikan harga MinyaKita. Ia meminta Kemendag menggandeng kementerian dan lembaga lainnya untuk menyelesaikan masalah tersebut.
“Pengawasan terhadap distribusi MinyaKita harus diperketat untuk memastikan produk ini tersedia dan dijual sesuai dengan HET yang ditetapkan,” tegasnya.
Selain itu, perlu adanya tindakan tegas terhadap pedagang dan produsen yang melanggar aturan penjualan MinyaKita.
Ia mengusulkan adanya pencabutan izin usaha bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan subsidi benar-benar efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ketua Departemen Perekonomian Nasional DPP Partai Demokrat ini mengingatkan, subsidi pemerintah pada program MinyaKita seharusnya dapat meringankan beban rakyat.
“Jika terjadi kelangkaan dan kenaikan harga pada produk bersubsidi, maka tujuan dari kebijakan tersebut tidak tercapai,” jelasnya.
Tak lupa, Sartono mengajak semua pihak terkait untuk bersama-sama mengatasi kenaikan harga MinyaKita.
Menurutnya, hal ini penting demi terwujudnya kesejahteraan rakyat.
“Kita harus memastikan bahwa kebutuhan pokok seperti minyak goreng dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dengan harga yang terjangkau,” kata Sartono.
Legislator asal dapil Jawa Timur ini berharap, semua pihak dapat mendukung program-program yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
“Jika ada pihak-pihak yang justru memberatkan hidup rakyat perlu ditindak tegas,” pungkasnya.
