Jakarta, JurnalBabel.com – Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya Kementerian Keuangan mengumumkan kinerja APBN sampai dengan Februari 2025. Biasanya peyampaian laporan kinerja APBN secara bulanan tidak jauh dari selesainya periode satu bulan.
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati, menyebut penyampaian APBN Januari 2025, mengalami keterlambatan lebih dari satu bulan.
“Kondisi tersebut, tentu menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat, apa yang sedang terjadi dengan kondisi APBN Januari 2025,” kata Anis dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/3/2025).
Menurut Anis, pertanyaan publik tersebut akhirnya terjawab, kondisi APBN Januari hingga Februari 2025 tidak seperti biasanya, mengalami kontraksi baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara.
“Sejak awal Kementerian Keuangan harus mencegah pelebaran defisit APBN 2025 dari target, menyusul tren penurunan penerimaah pajak, dan belanja yang tinggi, sehingga tidak menambah beban APBN ke depan,” ungkapnya.
Anggota Komisi XI DPR RI ini menyampaikan penerimaan perpajakan Januari 2025, terdiri atas Penerimaan Pajak senilai Rp88,89 triliun, 4,06% dari target atau turun 41,86% (yoy).
“Sementara Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Rp26,29 triliun yang mencapai 8,72% dari target tercatat mengalami peningkatan sebesar 14,75%. Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat telah masuk senilai Rp42,13 triliun atau 8,2% dari target atau turun 3,03% (yoy). Kemudian Penerimaan Hibah senilai Rp9,8 miliar,” paparnya.
Dari sisi belanja, sampai dengan Januari 2025, belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp86,04 triliun mengalami penurunan 10,75% dibandingkan tahun sebelumnya (yoy).
Terdiri atas realisasi Belanja K/L Rp24,38 triliun atau turun sebesar 45,5% dan realisasi Belanja non-K/L Rp61,66 triliun meningkat 19,43% (yoy). Sedangkan belanja melalui Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp94,73 triliun.
Legislator Perempuan PKS ini menyebut posisi belanja yang lebih besar dari pendapatan membuat APBN Januari 2025 mengalami defisit. Defisit anggaran pada Januari 2025 tercatat senilai Rp23,5 triliun atau 0,10% terhadap PDB.
“Posisinya berbalik jika dibandingkan dengan Januari 2024 ketika APBN mengalami surplus Rp35,1 triliun atau 0,16% terhadap PDB. Kondisi ini kali pertama APBN mengalami defisit lagi pada Januari. Pasalnya, pada 2022 hingga 2024 APBN masih mengalami surplus pada bulan pertama,” ujarnya.
Anggota Fraksi PKS ini menyampaikan bahwa angka defisit ini kemudian menyebabkan pembiayaan anggaran pada Januari 2025 tercatat senilai Rp154 triliun atau meningkat sebesar 43,5% dari realisasi pembiayaan anggaran Januari 2024 senilai Rp107,3 triliun.
Keseimbangan primer APBN Januari 2025 tercatat senilai Rp10,61 triliun, jumlahnya turun 83,7% (yoy) dari posisi keseimbangan primer Januari 2024 senilai Rp65,25 triliun.
Anis mengingatkan walaupun kinerja APBN sampai dengan Januari 2025 masih berada dalam frame APBN 2025, namun tekanan terhadap APBN diawal tahun harus tetap diwaspadai.
“Beberapa kebijakan seperti Coretax, Kebijakan terhadap PPN, diduga mempengaruhi kinerja APBN. Oleh sebab itu, Kemenkeu dan kementerian terkait perlu lebih waspada dan hati-hati dalam merumuskan kebijakan yang memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian,” pungkasnya.
