Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, tidak sepakat dengan adanya usulan pemanfaatan dapur sekolah sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Usulan tersebut dinilai sebagai solusi agar keracunan massal yang terjadi di sekolah-sekolah dibeberapa daerah belakangan ini tidak terulang kembali.
Irma tidak sepakat dengan usulan tersebut karena tidak semua sekolah penerima manfaat program MBG memiliki maupun mampu memfasilitasi adanya dapur tersebut. Terutama di daerah-daerah, bukan di kota-kota besar seperti Jakarta.
Irma menyontohkan sekolah di daerah pemilihannya Sumatera Selatan. Disana ada satu sekolah yang hanya memiliki tiga ruang kelas mencakup tingkat SD hingga SMA. Bahkan, ungkapnya, ada sekolah yang tidak memiliki WC atau toilet.
“Jangankan mau bikit dapur, WC-nya saja tidak ada. Saya terus terang kalau itu di daerah, mohon maaf saya tidak respek karena pasti akan hancur-hancuran,” tegas Irma Suryani dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menkes, Mendugbangga BPOM, BGN, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Ia mengatakan, dapur MBG memungkinkan ada di sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas ruangan yang banyak serta penunjak fasilitas yang lengkap.
“Tidak semua sekolah mampu, tidak semua sekolah punya kelas yang bagus. Jangankan dapur, yang namanya kursinya saja mohon maaf banyak yang compang-camping kok, itu fakta dilapangan. WC-nya nggak ada. Itu didapil saya faktanya,” ungkapnya.
Menurut Irma, usulan tersebut akan menimbulkan masalah baru dan keributan. “Kalau di pusat, di Jakarta, sebagian kecil loh. Sebagian besar saya rasa tidak mampu juga kok. Saya terus terang, fair-fair saya ngomong soal ini,” kata Irma.
Yang Irma inginkan agar keracunan massal itu tidak terjadi lagi adalah BGN bekerjasama dengan BPOM dan Kemenkes membenahi serta mengawasi dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama dapur yang bermasalah.
“Kalau soal bagaimana mekanismenya, terserah kalian semua. Yang penting kami tidak mau lagi ada keracunan,” tegas Irma.
“Kalau sampai ada kejadian lagi, kita panggil lagi. Kita akan kasih tahu bahwa program ini harus dihentikan, dengan syarat kejadian luar biasa bukan karena ada persaingan bisnis dan sebagainya,” pungkasnya.
