Jakarta, JurnalBabel.com – Panitia Kerja atau Panja Reformasi Kepolisian-Kejaksaan-Peradilan Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) mengundang dua ahli, menyepakati posisi lembaga Polri tetap berada di bawah Presiden.
“Komisi III DPR RI melalui Panja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Peradilan menegaskan bahwa kedudukan Polri tetap berada di bawah Presiden. Serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI telah sejalan dengan amanat reformasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Ayat 2 dan Ayat 3 TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Mohamad Rano Alfath, membacakan kesimpulan rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2025).
Rano menegaskan, kesimpulan tersebut disepakati oleh seluruh anggota Komisi III DPR.
Kesimpulan rapat selanjutnya adalah menyepakati reformasi budaya di Polri. Diharapkan reformasi kultural ini membuat Polri profesional, cekatan, dan terbuka.
“Komisi III DPR RI melalui Panja Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Peradilan mendorong optimalisasi pelaksanaan reformasi kultural di tubuh Polri, khususnya terkait budaya kerja, organisasi, dan kelompok yang mendukung terciptanya Polri yang lebih responsif, profesional, dan akuntabel. Setuju?,” ucap Rano.
“Setuju,” imbuh peserta rapat ditutup ketukan palu oleh Rano.
Dalam rapat tersebut sebelumnya, pakar hukum tata negara, Muhammad Rullyandi, menilai penempatan Polri di bawah Presiden merupakan desain final reformasi kelembagaan pascareformasi 1998.
Desain tersebut, kata dia, telah ditegaskan dalam Tap MPR Nomor VII Tahun 2000 dan kemudian diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
“Saya berkesimpulan, terhadap aspek struktural dan instrumental sebagai sebuah mahakarya Reformasi ’98 kita, yang menginginkan satu paradigma baru terhadap Polri sudah dijawab dengan adanya desain final kelembagaan Polri di bawah Presiden. Itu sudah desain final yang tidak lagi bisa diperdebatkan,” ungkapnya.
“Kalau kita mengatakan harus di bawah kementerian, saya berpendapat itu adalah kemunduran dalam reformasi kita, kemunduran dalam tuntutan demokrasi kita tahun ’98,” pungkas Rullyandi.
