Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, menyoroti transparansi data masyarakat yang akan menerima vaksin Covid-19. Hal itu berkaca dari kepesertaan BPJS Kesehatan, dimana 27,4 juta data Penerima Bantuan Iuran (PBI) bermasalah.
Adanya 4 tahapan vaksinasi covid-19, maka data penerimanya harus valid dan akurat. “Apalagi dengan adanya mekanisme vaksin gotong royong yang di targetkan akan menjangkau 20 juta orang,” kata Zulfikar Arse Sadikin dalam Webinar CSSP dengan tema ‘Vaksinasi untuk siapa? Menggugat Transparansi dan Akuntabilitas Publik’, Minggu (7/3/2021).
Menurutnya, permasalahan data penerima vaksin akan semakin krusial dan penting. Sehingga proses vaksinasi dapat menghindari praktik korupsi dan mendukung usaha pemerintah terkait pemenuhan hak kesehatan warga.
“Jangan sampai ada yang tertinggal mendapatkan vaksin hanya karena kekacauan data,” ujarnya.
Lebih lanjut politisi Partai Golkar ini mengatakan perlu dilakukan sosialisasi vaksin kepada masyarakat agar tidak ada berita bohong atau hoaks di media sosial.
“Paparan hoaks dan disinformasi di media sosial membuat sejumlah warga menolak mengikuti program vaksinasi Covid-19,” paparnya.
Jika tak ada upaya serius pemerintah dan pihak kepolisian dalam memberantas informasi menyesatkan, kata Zulfikar, maka pandemi sulit diatasi. Apalagi, berdasarkan hasil survey LSI, 42,4 persen masyarakat tidak percaya dengan adanya vaksin.
“Sedangkan 30,3 persen makin banyak yang menolak vaksin,” ungkapnya.
Dengan demikian, tambah Zulfikar, herd immunity akan sulit tercapai. Pasalnya, seharusnya 70 persen warga Indonesia harus di vaksin. “Perilaku masyarakat kita itu baru percaya covid-19 bila ada keluarga, tetangga, atau dirinya sendiri yang terkena,” tuturnya.
Zulfikar Arse Sadikin (ist)
Sebab itu, legislator asal Jawa Timur ini meminta negara harus mempersuasi, memberikan strategi komunikasi resiko yang dibangun dengan kesadaran. “Ini lebih efektif bagi warganya agar menerima vaksin,” pungkasnya. (Bie)
