Jakarta, JurnalBabel.com – Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai langkah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang terus menyampaikan perkembangan pengiriman bantuan ke Nusa Tenggara Timur (NTT) patut diapresiasi.
Menurutnya, Teddy terlihat cukup konsisten memainkan peran sebagai penghubung antara instruksi Presiden Prabowo Subianto dan pelaksanaan kebijakan pemerintah di lapangan.
Terbaru, Teddy menyampaikan pemerintah kembali mengirim 65 ton logistik menggunakan lima pesawat. Dengan tambahan tersebut, total bantuan yang dikirim sejak hari pertama disebut telah mencapai 253 ton.
“Apa yang disampaikan Teddy ini bisa jadi contoh bahwa pemerintah bekerja. Mau orang suka atau tidak suka kepada pemerintah, kalau pesawatnya terbang dan bantuannya benar-benar dikirim, ya masa kita harus bilang itu tidak ada?” kata Hensa kepada wartawan, Rabu (19/8/2026).
Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu pun mengingatkan pemerintah tidak perlu terlalu cepat merasa berhasil hanya karena angka bantuan yang dikirim terus bertambah.
Menurut dia, masyarakat terdampak tidak hanya membutuhkan angka besar mengenai bantuan yang diberangkatkan. Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan bantuan tersebut tiba secara cepat, tepat, dan merata kepada warga yang membutuhkan.
“Jangan sampai kita hebat sekali menghitung berapa ton yang berangkat, tetapi lupa bertanya berapa yang sudah sampai ke tangan warga. Ini harus dijaga juga,” ujarnya.
Hensa menilai Teddy sejauh ini cukup efektif menjalankan fungsi komunikasi pemerintahan.
Menurutnya, Teddy tidak hanya menyampaikan bahwa Presiden telah memberikan instruksi, tetapi juga menjelaskan tindak lanjutnya, mulai dari jumlah bantuan, moda transportasi, hingga titik distribusi.
“Teddy juga tidak hanya membawa angka, tetapi menjelaskan apa saja yang dibawa dan bagaimana pengirimannya. Setidaknya ada yang bisa ditagih masyarakat dari dia,” kata Hensa.
Ia mengatakan, konsistensi tersebut secara tidak langsung juga dapat menambah modal politik Teddy di mata publik.
Terlebih, Teddy bukan kepala daerah, bukan ketua partai, ataupun menteri yang mengelola program langsung untuk masyarakat.
“Lucunya ya itu. Dia bukan politisi yang sibuk pasang baliho, tetapi namanya malah terus muncul. Mungkin sekarang orang memang sedang lebih tertarik melihat siapa yang kelihatan bekerja dibandingkan siapa yang paling besar fotonya,” ujarnya.
Meski begitu, Hensa menegaskan bahwa popularitas sebaiknya tetap menjadi efek samping dari kerja, bukan tujuan utama.
“Kalau kerja bagus kemudian populer, ya silakan. Yang bahaya itu kalau urutannya dibalik: ingin populer dulu, kerjanya nanti. Untuk urusan NTT ini, pemerintah tinggal membuktikan satu hal sederhana, 253 ton itu sampai ke rakyat atau tidak,” pungkasnya
