Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memetakan kebutuhan anggaran serta perkembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pernyataan tersebut disampaikan Irma saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala BGN sekaligus Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Irma mengatakan pemetaan tersebut penting bagi Komisi IX untuk mengetahui jumlah penerima manfaat dan SPPG yang telah mendapatkan persetujuan serta beroperasi di wilayah 3T. Data tersebut juga dibutuhkan untuk menghitung kebutuhan anggaran dan melihat tingkat penyerapan anggaran BGN di wilayah tersebut.
“Apakah BGN sudah memetakan jalan? Sudah ada peta jalannya, penerima manfaatnya berapa dan SPPG yang sudah disetujui berapa? Karena ini penting untuk Komisi IX pahami, ketahui juga biar kita bisa hitung, berapa sih kebutuhan di 3 T? Karena belum ada peta jalannya, belum ada informasinya juga ke kami Komisi IX terkait dengan anggaran untuk 3T dan berapa SPPGnya yang sudah disetujui dan sudah jalan. Ini tentu penting bagi kita untuk melihat sejauh mana anggaran BGN terserap di Wilayah 3T,” ujar Irma Suryani.
Pada kesempatan yang sama, Irma juga menyoroti maraknya kasus keracunan yang terjadi belakangan ini dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta BGN bekerja sama dengan aparat keamanan dan Kementerian Kesehatan untuk menangani persoalan tersebut.
“Satu lagi sebentar. Untuk sedikit menyampaikan terkait keracunan-keracunan yang terjadi belakangan ini sangat marak ya, sangat banyak. Perlu juga Pak Kepala untuk bisa bekerja sama dengan aparat keamanan juga dengan kementerian kesehatan,” katanya.
Menurut Irma, kerja sama tersebut diperlukan agar penyebab terjadinya kasus keracunan dapat diketahui secara menyeluruh, baik dari sisi kesehatan maupun keamanan. Dari sisi medis, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan penyebab keracunan, sedangkan dari sisi keamanan perlu dilakukan investigasi terhadap kemungkinan adanya unsur lain.
“Agar dari sisi kesehatannya, dari sisi medisnya, bisa diketahui, apa sih sebenarnya penyebab keracunan tersebut?,l. Kalau dari sisi keamanannya, kita bisa juga harus lihat dan diinvestigasi, apakah ada sabotase, apakah ada juga misalnya persaingan bisnis di situ yang tentu merugikan pemerintah dan juga merugikan rakyat. Karena yang celaka itu rakyat. Itu juga perlu menjadi perhatian bagi BGN,” pungkasnya.
