Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VIII DPR, Muhammad Husni, mengimbau calon jemaah haji dan umrah asal Indonesia meningkatkan kewaspadaan menyusul meningkatnya ketegangan konflik di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Arab Saudi dan kelompok Houthi.
Ia meminta jemaah mengikuti informasi resmi pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi sebelum mengambil keputusan terkait keberangkatan.
“Untuk umrah, nanti dari Kementerian Luar Negeri seperti apa, apakah umrah masih boleh atau tidak, mereka yang lebih tahu,” kata Husni dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/10/2026).
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, perjalanan umrah dari Indonesia umumnya menggunakan dua bandara utama di Arab Saudi, yakni Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah dan bandara di Madinah. Sebab itu, ungkapnya, perkembangan situasi keamanan di kawasan tersebut perlu terus dipantau.
Sebagai informasi, imbauan Husni muncul di tengah laporan mengenai serangan yang diklaim dilakukan kelompok Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, ibu kota Arab Saudi.
Dalam laporan yang disebut mengutip otoritas Saudi, serangan terjadi pada Sabtu (10/10/2026) dan Minggu (11/10/2026) waktu setempat. Kelompok Houthi dikabarkan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Menanggapi perkembangan itu, Husni meminta pemerintah Indonesia terus memantau situasi dan menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat.
“Kita harus lebih berhati-hati. Saya yakin dan percaya pemerintah memantau terus perkembangan masalah di Timur Tengah, terutama konflik antara Houthi dan pihak Arab Saudi,” kata Legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara tersebut.
Menurut Husni, meskipun Makkah dan Madinah dinilai relatif jauh dari pusat ketegangan di Riyadh, potensi meluasnya konflik tetap perlu diantisipasi. Aspek keamanan, menurutnya, harus menjadi pertimbangan utama bagi calon jemaah yang akan berangkat.
“Bagi para calon jemaah haji yang akan berangkat, coba dilihat dan dipikir-pikirkan apakah masih siap untuk berangkat atau menunda keberangkatannya, karena eskalasi permasalahannya bisa semakin melebar,” ujarnya.
Mengakhiri pernyataan, Husni menegaskan, Komisi VIII DPR RI masih menunggu perkembangan dan pengumuman dari instansi berwenang, terutama Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh dan perwakilan Indonesia di Jeddah, serta pemerintah Arab Saudi.
Informasi resmi tersebut akan menjadi salah satu dasar untuk menentukan langkah selanjutnya terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di tengah perkembangan situasi keamanan regional.
