Jakarta, JurnalBabel.com – Presiden Joko Widodo menolak pulangkan sekitar 689 WNI eks ISIS yang masih berada di kamp pengungsian di Suriah. Namun, Jokowi membuka peluang untuk memulangkan anak-anak yatim piatu di sana. Ia telah memerintahkan kementerian terkait turun ke lapangan melakukan pendataan.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah hanya akan memulangkan anak dengan usia 10 tahun ke bawah. Selain itu, pemerintah juga melihat anak-anak itu per kasus, alias tak semua anak akan dipulangkan
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR Syaiful Bahri Anshori tidak mempermasalahkan keinginan pemerintah tersebut. Namun, ia meminta anak-anak WNI eks ISIS harus di didik kembali mengenai NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945. Dalam artian, kata Syaiful, mereka harus di deradikalisasi.
“Jadi itu di deradikalisasi dulu,” ujar Syaiful Bahri Anshori di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).
Memulangkan anak-anak WNI eks ISIS ini tentunya mereka berpisah dengan orangtua kandungnya. Menurut Syaiful, hal itu hanya perlu diberi penjelasan bahwa orangtuanya telah melanggar hukum.
“Dikasih penjelasan bahwa orangtuamu telah melawan negara, sudah keluar dari NKRI, telah menjalankan agama berlebihan sehingga agama untuk membunuh orang lain,” paparnya.
Lebih lanjut politisi PKB ini mengatakan ketika anak WNI eks ISIS itu sudah dewasa, mereka bisa menilai dan menentukan pilihan apakah yang dilakukan orangtuanya salah atau benar serta mereka ingin ikut orangtuanya atau tetap menjadi WNI yang baik.
“Prinsipnya kita tidak ingin merusak keturunannya, sehingga anak tidak dilibatkan persoalan orangtuanya,” katanya.
Legislator asal Jawa Timur ini menambahkan persoalan teroris ini karena mereka tidak mengerti agama, ekonomi, pendidikan secara utuh. Sebab itu, tegas Syaiful, mereka perlu di deradikalisasi. Setelah itu bisa perlu anak-anak itu di beri beasiswa.
“Kalau perlu di kasih beasiswa. Sehingga bahwa saya (anak WNI eks ISIS) warga negara yang baik lah,” tutup mantan Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme ini. (Bie)
Editor: Bobby
