Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota DPR dari daerah pemilihan Bangka Belitung (Babel), Bambang Pattijaya, mengajak masyarakat tak perlu terlalu jauh berpolemik soal program kartu prakerja. Sebab, mempersoalkan pro kontra kartu prakerja hanya akan membuat program tersebut makin sulit dijalankan.
Padahal, kata dia, Presiden Joko Widodo sudah merealisasikan janji kampanyenya itu demi meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat Indonesia.
“Pro dan kontra tidak dapat kita hindari, mari kita sama-sama kawal program ini jangan sampai ada kebocoran pada pelaksanaannya dan tepat sasaran,” kata Bambang Patijaya saat dihubungi wartawan, Selasa (5/5/2020).
Terkait kisruh kartu prakerja yang belakangan ini mencuat, Politisi Partai Golkar ini menjelaskan hal itu hanya karena banyak persepsi yang dilontarkan publik, terutama soal terlibatnya dua mantan staf khusus Presiden. Apalagi, tak sedikit dari mereka yang mendapat berita sepotong-sepotong lalu turut menambah panas polemik itu di media sosial.
Namun, terkait biaya pelatihan yang banyak dipermasalahkan publik, Bambang menilai jumlah itu belum tergolong mahal. Pasalnya, pelatihan yang disediakan delapan platform mitra prakerja tersebut memiliki kriteria yang berbeda-beda.
“Biaya pelatihan yang senilai 1 juta ini relatif tidak mahal karena tentu ada dasarnya dari pemerintah. Program pelatihannya juga ada beberapa jenis, antara lain tentang hospitality yang sangat cocok bagi jenis pekerja bidang perhotelan,” jelasnya.
“Persoalan akuntabilitas dan kehati-hatian tentu akan menjadi perhatian kita semua. Saya pikir semua pihak silakan memantau pelaksanaanya,” tambahnya lagi.
Anggota Komisi VI DPR ini meyakini pemerintah ingin memastikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak Covid 19, yakni mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja atau di rumahkan dengan memberi mereka pelatihan keterampilan kerja. Di samping itu mereka juga akan diberi dana bulanan sebagai tambahan biaya kebutuhan hidup selama musim pandemi.
Untuk itu, ia meminta masyarakat tak perlu menyikapi secara negatif program kartu prakerja. Terlebih, program ini juga telah dilimpahkan ke Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengkoordinir jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi.
“Masyarakat yang telah terdaftar pada kartu prakerja bebas memilih paket pelatihan dan perusahaan penyedia jasa pelatihan. Jadi, tidak mungkin ada pengaturan dan ada pihak yang diuntungkan dari sistem ini,” pungkas anggota badan legislasi DPR ini. (Bie)
Editor: Bobby
