Jakarta, JurnalBabel.com – Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane melihat ada dua hal dari pencopotan Kapolda Metro Jakarta Irjen Pol Nana Sudjana oleh Kapolri Jenderal Pol Idham Azis akibat tidak melaksanakan perintah menegakan protokol kesehatan Covid-19 di wilayah hukumnya terkait dengan adanya kerumunan massa dalam jumlah besar pada saat kedatangan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS).
Pertama, sebagai akibat Kapolda Metro cereboh membiarkan kerumunan massa dalam kasus habib Rizieq. Kedua, pencopotan Kapolda Metro bagian dari manuver persaingan dalam bursa calon Kapolri.
“Dimana Kapolda Metro sebagai salah satu calon kuat dari gang Solo. Sehingga kecerobohan itu dimanfaatkan sebagai manuver dalam persaingan bursa calon Kapolri,” kata Neta dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/11/2020).
Dalam kasus pencopotan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufahriadi “diikutsertakan” karena dianggap membiarkan kerumunan massa dalam acara Habib Rizieq di Jawa barat.
Memang sejak berkembangnya pandemi Covid 19, Polri dinilainya sudah bersikap mendua dalam menjaga protokol kesehatan. Padahal, Kapolri telah mengeluarkan ketentuan agar jajaran Polri bersikap tegas dalam menindak kegiatan masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan.
Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan masyarakat yang dibubarkan polisi di sejumlah daerah, apakah pesta perkawinan dll. Tapi dalam kegiatan yang dilakukan sejumlah tokoh atau dihadiri sejumlah tokoh yang berpengaruh polisi tidak berani membubarkannya.
Misalnya dalam Munas PBSI yang dipimpin Wantimpres Wiranto di Tangerang, acaranya tetap berlangsung tanpa dibubarkan polisi.
“Begitu juga dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan Habib Rizieq sepulang ke Indonesia, polisi tak berdaya membubarkannya,” ujarnya.
Dari kasus ini muncul opini di masyarakat bahwa polisi hanya berani pada masyarakat yabg tidak punya pengaruh dan takut pada figur-figur yang berpengaruh. Apalagi dalam kasus Rizieq dimana massa dan pendukungnya cukup banyak, Polda Metro Jaya dan Kapolda Jabar sepertinya tidak mau ambil risiko dan membiarkannya.
“Padahal apa yang dilakukan polisi itu bisa dinilai masyarakat sebagai tindakan ‘tajam ke atas tumpul ke bawah’,” sesalnya.
Sikap polisi yang mendua itu tidak hanya mengganggu rasa keadilan publik tapi juga membiarkan klaster pandemi Covid 19 berkembang luas.
“Seharusnya Polri satu sikap, yakni bersikap tegas pada semua pelanggar protokol kesehatan agar penyebaran pandemi Covid 19 bisa segera dikendalikan,” katanya.
Dengan adanya tindakan tegas kepada Kapolda Metro dan Kapolda Jabar ini diharapkan para Kapolda lain bisa bersikap tegas untuk menindak dan membubarkan aksi kerumunan massa di massa pandemi Covid 19 ini.
“Jika mereka tidak berani bersikap tegas, siap siap mereka ditindak tegas dan dibubarkan atasannya,” katanya.
Irjen Pol Fadil Imran Cocok
IPW menilai Irjen Pol Fadil Imran sangat cocok menjadi Kapolda metro. “Selain pernah bertugas di Jakarta, saat menjadi Kapolda Jatim dia cukup tegas melarang dan membubarkan aksi KAMI,” ungkapnya.
IPW berharap Fadil juga bisa bersikap tegas pada kerumunan-kerumunan yang dilakukan Habib Rizieq yang melanggar ketentuan protokol kesehatan. (Bie)
