Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera menetapkan wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai kejadian luar biasa (KLB).
Langkah tersebut dinilai mendesak menyusul meluasnya dampak karhutla dan meningkatnya ancaman infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di masyarakat.
“Akibat Karhutla ini, ISPA membayangi masyarakat terdampak dan Kemenkes harus segera menetapkan wilayah terdampak sebagai KLB karena jangkauan Karhutla semakin luas dan korban ISPA semakin banyak,” ujar Irma Suryani saat dimintai keterangannya, Kamis (15/10/2026).
Ia menegaskan, kandungan partikel dalam kabut asap karhutla sangat membahayakan kesehatan, terutama bagi bayi, balita, dan kelompok masyarakat rentan. Paparan asap tersebut berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan yang membutuhkan penanganan segera.
“Kandungan partikel pada kabut asap Karhutla sangat membahayakan kesehatan. Khususnya bagi balita dan warga dari kelompok rentan,” katanya.
Irma juga mendesak Kemenkes segera menerjunkan tim medis ke wilayah terdampak untuk memberikan pelayanan kesehatan secara langsung. Upaya tersebut diperlukan agar masyarakat memperoleh penanganan sedini mungkin, terutama bagi warga yang mengalami gangguan pernapasan dan iritasi mata.
“Mengingat dampak Karhutla terhadap masyarakat, terutama bayi dan balita saya minta Kementerian Kesehatan wajib segera turunkan tim medis agar masyarakat terhindar dari sakit mata dan ISPA,” tegasnya.
Lebih lanjut, Irma menilai perlindungan terhadap anak-anak tidak cukup dilakukan melalui imbauan agar masyarakat tetap berada di dalam rumah. Menurutnya, tidak semua keluarga memiliki tempat tinggal dengan kualitas udara yang aman dari paparan asap karhutla.
“Ketika puluhan ribu balita mulai mengalami gangguan pernapasan, Negara tidak cukup hanya mengimbau mereka tetap berada di rumah. Banyak keluarga bahkan tidak mempunyai ruang dengan udara yang aman. Perlindungan harus mendatangi anak-anak sebelum sesaknya memburuk,” ungkapnya.
Selain meminta penanganan medis langsung, Irma menekankan pentingnya memastikan ketersediaan obat-obatan, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terdampak. Pemetaan kebutuhan secara berkala diperlukan agar pemerintah dapat mengantisipasi kekurangan logistik medis sebelum terjadi lonjakan pasien.
“Ketersediaannya harus dipetakan setiap hari agar kekurangan di satu daerah segera dipenuhi dari daerah penyangga sebelum rumah sakit mengalami kepadatan,” jelasnya.
Irma juga mendorong pemerintah menyiapkan mekanisme pembiayaan khusus untuk menjamin masyarakat terdampak tetap memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terkendala persoalan administrasi maupun ketidakpastian pembayaran kepada fasilitas kesehatan.
“Pemerintah selanjutnya perlu membuka mekanisme klaim dan pembiayaan khusus agar fasilitas kesehatan tidak menunda pelayanan karena ketidakpastian pembayaran. Setiap anak yang sesak harus memperoleh pelayanan segera, tanpa hambatan biaya maupun administrasi,” pungkasnya.
