Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi II DPR, Ihsan Yunus, meragukan Otoritas Ibu Kota Negara (OIKN) serius untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Pasalnya, struktur organisasi OIKN belum terisi semua, padahal SDM merupakan hal penting.
“Ada hal-hal yang membuat saya jadi ragu kalau misalnya OIKN ini memang serius untuk membangun ibu kota negara. Masih banyak posisi-posisi yang kosong terutama Direktur Pertanahan-nya saja belum ada. Ini serius Pak, kalau Bapak tidak konsentrasi, tidak hargai SDM dengan proyek yang sebegitu besar nilainya dan punya nilai politis yang tinggi, ini repot ke depannya,” kata Ihsan Yunus dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan Kepala OIKN di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/4/2023).
Menurut Ihsan, siapa buat apa harus jelas. Dia berharap agar posisi-posisi yang kosong dapat segera diisi untuk menunjukkan keseriusan membangun ibu kota baru.
“Ini menurut saya keteledoran yang nggak bisa dimaafkan. Harus segera secepatnya Bapak isi itu. Itu menunjukkan keseriusan Bapak. Jadi dari Januari 2022 sampai Desember itu waktunya cukup panjang, posisi-posisi strategis belum diisi,” tegas politisi PDIP ini.
Sebelumnya dalam rapat tersebut, Kepala OIKN Nusantara Bambang Susantono mengungkapkan struktur organisasi OIKN belum terisi semua. Masih ada beberapa SDM dengan jabatan strategis yang masih kosong.
Bambang mengatakan dalam 1-2 bulan ke depan diharapkan struktur organisasi OIKN Nusantara sudah lengkap semua. Dengan begitu pihaknya bisa melaksanakan tugas-tugas pembangunan dengan cepat.
“Dalam direktur di bawahnya eselon II ini memang sedang berjalan, kami harapkan dalam 1-2 bulan kemudian ini akan lengkap sehingga nantinya semua SDM untuk mempercepat dan melaksanakan tugas-tugas dari Otorita IKN ini akan dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Bambang.
Berdasarkan bahan paparannya, terlihat bahwa jabatan yang masih kosong yakni Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Kerjasama, Kepala Biro SDM dan Humas, Direktur Perencanaan Mikro, Direktur Pertanahan, serta Direktur Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan & Perizinan Pembangunan.
Lalu jabatan yang masih kosong Direktur Ketenteraman & Ketertiban Umum, Direktur Pelayanan Dasar, Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Direktur Kebudayaan Pariwisata & Ekonomi Kreatif, serta Direktur Pengembangan Ekosistem Digital.
Jabatan Direktur Transformasi Hijau, Direktur Data & Kecerdasan Buatan, Direktur Ketahanan Pangan, Direktur Investasi & Kemudahan Berusaha, Direktur Pendanaan, Direktur Sarana Prasarana Dasar, Direktur Sarana Prasarana Sosial, serta Direktur Pengelolaan Gedung Kawasan & Perkotaan juga belum diisi alias masih kosong. (Bie)
Sumber: detikfinance
