Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak, mendesak pemerintah mengalihkan dana talangan dan penyertaan modal negara (PMN) pemerintah untuk BUMN untuk pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemic Covid-19. Pasalnya, ekonomi rakyat kecil saat ini terpuruk hingga ke titik nadir sehingga membutuhkan penguatan modal untuk bangkit.
Seperti disampaikan Menteri BUMN, Erick Tohir kepada DPR RI terkait rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah mengusulkan dana PMN sebesar Rp73 triliun pada tahun 2021. Dana tersebut naik sebesar Rp19,95 triliun dari usulan sebelumnya sebesar Rp53,03 triliun. Diantara dana PMN ada alokasi untuk membangun tol Trans Sumatera dan sirkuit MotoGP Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kementerian BUMN mengusulkan kenaikan dana pembangunan tol Trans Sumatera melalui PT Hutama Karya sebesar Rp7,45 triliun sehingga totalnya mencapai Rp15 triliun dari sebelumnya Rp7,55 triliun. Sedangkan suntikan dana pengembangan sirkuit MotoGP Mandalika di Lombok nilainya menjadi Rp1 triliun.
“Kita belum tahu wabah ini akan berakhir kapan, sementara pemulihan ekonomi sendiri membutuhkan waktu 3-4 tahun ke depan,” ujar Amin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/6/2020).
Kementerian Keuangan memprediksi tahun ini perekonomian tumbuh minus 0,5%. Dan pada kuartal I tahun ini, merujuk penjelasan Menkeu Sri Mulyani, ekonomi Indonesia tumbuh minus 3,1%. Sementara itu Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi negative akan berdampak meingkatnya penduduk miskin Indonesia 2,1% – 3,6%. Artinya, 5,6 juta – 9,6 juta warga Indonesia jatuh miskin akibat dampak pandemi Covid-19.
“Dana talangan dan PMN itu bisa ditunda hingga ekonomi benar-benar pulih. Dana tersebut bisa dialokasikan untuk menyelamat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menampung puluhan juta rakyat kita dalam mencari nafkah,” tegasnya.
Lebih lanjut Amin mengatakan, jika dipaksakan, maka dana talangan dan PMN hanya akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang saat ini kondisinya sedang megap-megap sehingga memaksa pemerintah menambah utang baru.
“Periode Januari – Mei 2020 saja, pemerintah sudah menarik utang baru sebesar Rp360,7 triliun. Gunakanlah dana pinjaman itu secara bijak, karena itu rakyatlah yang harus membayarnya. Apalagi ekonomi kita mengalami kontraksi hebat akibat wabag Covid-19 sehingga pertumbuhannya minus,” kata Amin.
Menurut Amin, anggaran penanganan wabah dan penyelamatan kebutuhan dasar rakyat yang terdampak akibat Pandemi jauh lebih prioritas. Tak satupun ahli yang bisa memprediksi kapan wabah ini akan berakhir. (Bie)
Editor: Bobby
