Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi I DPR, Sukamta, mendesak pemerintah Indonesia membentuk tim panel khusus untuk mengungkap penindasan Belanda pada masa kolonialisme. Tim ini bisa terdiri dari ahli sejarah, ahli hukum dan juga aktivis HAM.
“Utamanya untuk menyusun data dan fakta sejarah yang menunjukkan praktik perbudakan dan penindasan Belanda pada masa kolonialisme,” kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/12/2022).
Ia menjelaskan sebagai bangsa besar, Indonesia tidak perlu mengemis permintaan maaf dari Belanda. Namun, fakta kelam praktek penjajahan dan perbudakan yang dilakukan oleh Belanda harus diakui oleh Belanda dan diketahui oleh dunia.
“Penting dilakukan sebagai pengingat, untuk menjauhkan praktik penjajahan karena menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan,” jelas Wakil Ketua Fraksi PKS ini.
Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte sebenarnya sudah mengajukan permintaan maaf resmi atas nama negara Belanda terkait peran negara itu dalam perdagangan budak. Tapi, tidak secara eksplisit menyampaikan permintaan maaf itu terkait perbudakan kepada Indonesia.
Sukamta heran, karena Indonesia sebagai wilayah terbesar yang mengalami penjajahan dan praktuk perbudakan Belanda selama ratusan tahun tidak disebutkan.
Menurut dia, beberapa kali permintaan maaf Belanda hanya ditujukan terkait kekerasan ekstrem yang terjadi di masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia selama periode 1945-1949.
“Sebagai negara, Indonesia secara resmi memang baru ada tahun 1945, tetapi sebagai bangsa, Indonesia sudah sejak sebelum Belanda menjajah,” terang Sukamta.
Kendati demikian, Sukamta berharap pemerintah Indonesia juga memberikan respon secara resmi terhadap beberapa kali permintaan maaf yang disampaikan oleh Pemerintah Belanda terkait kekerasan ekstrem yang terjadi di masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia.
Permintaan maaf tersebut disampaikan pada awal tahun 2022 oleh PM Rutte dan Raja Willem-Alexander pada tahun 2020 ketika berkunjung ke Jakarta.
“Respon secara resmi perlu dilakukan sebagai upaya menjaga relasi dan kerjasama antar dua negara,” pungkas Anggota DPR dapil Yogyakarta ini.
(Bie)
