Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi V DPR Fraksi Partai NasDem, Syarief Abdullah Alkadrie, menyoroti persoalan pendataan penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
Ia meminta data penerima bantuan diperhatikan secara cermat agar tidak terjadi persoalan dalam pelaksanaan program di daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Syarief saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Syarief mengungkapkan adanya penerima yang tercantum dalam daftar tahap pertama, tetapi kembali muncul dalam daftar tahap kedua. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan program di daerah.
“Cuma yang jadi kendala kemarin saya lihat, ada di daftar tahap pertama, kemudian di tahap kedua keluar lagi. Sehingga teman-teman di daerah diputusinlah di tahap kedua karena dia masuk di tahap pertama. Ketika di tahap pertama dia sudah ikut sosialisasi dan sebagainya, di tahap kedua tidak lagi,” ujar Syarief.
Ia juga menyoroti penggunaan desil dalam menentukan sasaran penerima bantuan. Syarief menilai kondisi faktual masyarakat perlu menjadi perhatian dalam menentukan penerima program.
“Yang kedua, kaitan dengan masalah ini, tentunya tadi juga sudah masuk, saya berharap hal-hal itu menjadi perhatian. Kalau kita pakai desil, ya sekarang ini tidak ada yang miskin sekarang. Desil empat itu cuma Rp600 ribu ke bawah. Pembantu rumah tangga pun sudah dapat itu. Jadi saya kira saya setuju dengan Pak Muktib pakai fakta,” katanya.
Syarief mengatakan persoalan tersebut juga telah dibahas dalam pembahasan anggaran di Badan Anggaran (Banggar), terutama terkait program beasiswa dan bantuan lainnya. Ia berharap pelaksanaan program dapat berjalan sesuai regulasi dan tidak menimbulkan penyimpangan di lapangan.
“Dan itu pun kemarin pada saat pembahasan anggaran di Banggar juga jadi pembahasan. Karena kaitan dengan nanti apa beasiswa dan sebagainya. Kemudian tentu kami berharap ini bisa telaksana secara baik. Tolong, apa regulasinya berkaitan dengan ini benar-benar jangan sampai terjadi penyimpangan di lapangan,” tegas Wakil Ketua Banggar DPR RI ini.
