Jakarta, JurnalBabel.com – Penutupan layanan lapak online oleh Bukalapak telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini bergantung pada platform tersebut.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Amin Ak, menekankan urgensi langkah mitigasi untuk melindungi para mitra UMKM yang terdampak.
“Saya meminta Kementerian Perdagangan bisa bergerak cepat untuk melakukan mitigasi terhadap koperasi dan UMKM yang terdampak,” tegas Amin dalam siaran persnya, Rabu (15/1/2025).
Menurut data per Maret 2023, jumlah UMKM yang terdaftar sebagai mitra Bukalapak mencapai 16,8 juta, meningkat signifikan dari 3,4 juta pada tahun 2019.
Dari jumlah tersebut, sekitar 6 juta merupakan pelapak aktif yang secara rutin memanfaatkan platform Bukalapak untuk menjual produk mereka. Penutupan layanan ini diperkirakan dapat menyebabkan potensi kerugian yang signifikan bagi para mitra UMKM.
Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mencatat bahwa rata-rata pendapatan bulanan pedagang online di Bukalapak berkisar antara Rp5 juta hingga Rp20 juta. Dengan demikian, total potensi kerugian kumulatif dapat mencapai triliunan rupiah per bulan.
Amin Ak menyatakan, “Penutupan layanan ini tidak hanya berdampak pada pendapatan para pelaku UMKM, tetapi juga mengancam keberlanjutan usaha mereka. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak terkait harus segera mengambil langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan.”
Anggota Komisi VI DPR ini menyodorkan sejumlah langkah mitigasi. Pertama, Fasilitasi Migrasi ke Platform Lain dengan membantu para mitra UMKM untuk beralih ke platform e-commerce lain yang masih beroperasi, dengan memberikan pelatihan dan pendampingan agar proses adaptasi berjalan lancar.
Kedua, memberikan dukungan Finansial, dengan memberikan bantuan modal atau insentif finansial kepada UMKM yang terdampak untuk menjaga kelangsungan usaha mereka selama masa transisi.
Ketiga, penguatan kapasitas digital. Menyelenggarakan program pelatihan untuk meningkatkan literasi digital para pelaku UMKM, sehingga mereka lebih siap menghadapi dinamika pasar digital yang terus berkembang.
Keempat, kolaborasi dengan platform lain. Pemerintah perlu memfasilitasi dan mendorong kerjasama antara pemerintah, asosiasi, dan platform e-commerce lain untuk menyediakan solusi alternatif bagi para mitra UMKM yang kehilangan akses pasar akibat penutupan ini.
“Kami berharap Bukalapak juga dapat memberikan pendampingan dan solusi bagi para mitra UMKM yang terdampak, sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan,” kata Amin Ak.
Dengan adanya langkah-langkah mitigasi yang tepat, diharapkan dampak negatif dari penutupan layanan lapak online Bukalapak terhadap para mitra UMKM dapat diminimalkan.
“Sehingga keberlanjutan usaha dan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional tetap terjaga,” pungkas Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR ini.
