Jakarta, JurnalBabel.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul FIkri Faqih meminta pemerintah menghentikan aksi-aksi membenturkan Pancasila dengan agama.
“Terakhir ini menyentuh Pendidikan soal peta jalan dan penyederhanaan kurikulum, kita harus lebih produktif, jangan mengusik yang sudah final soal Pancasila,” kata Fikri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/6/2020).
Fikri menyatakan secara historis, bangsa ini sudah mengakhiri perdebatan soal Pancasila sebagai falsafah dasar bangsa, dimana di dalamnya sudah final soal sila pertama. “Negara berketuhanan yang maha esa,” tambah Fikri.
Terkait sektor Pendidikan, FIkri mengakui dirinya sudah protes saat profil pelajar Pancasila sebagai bagian dari peta jalan (road map) Kemendikbud tidak mencantumkan azas beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME, dan berahlak mulia. Menurut dia, pada awalnya, azas pertama itu hanya mencantumkan kata berakhlak mulia saja.
“Ini mengeliminasi esensi pasal 31 ayat 3 UUD 1945 dan tujuan pendidikan yang tertuang dalam UU 20/2003 tentang Sisdiknas, maka kemudian sekarang sudah diubah menjadi Beriman, Bertaqwa kepada Tuhan YME dan Berakhlak Mulia,” jelas politisi PKS ini.
Azas tersebut juga sudah muncul dalam dokumen paparan Kemendikbud dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Senin (22/6/2020).
Selain itu, sempat marak juga soal isu penggabungan mata pelajaran agama dengan Pendidikan Pancasila yang beredar di publik, bahkan sudah diprotes oleh asosiasi guru PAI Indonesia (AGPAII).
“Mereka tidak setuju penggabungan,” kata Fikri yang ikut dalam diskusi webinar Bersama AGPAII, kementerian agama, dan para pakar pendidikan, ahad kemarin.
Secara khusus, Fikri meminta Kemendikbud RI agar mengomunikasikan kepada komisi X DPR sebagai mitra kerjanya terkait setiap isu krusial dan kebijakan yang akan diimplementasikan kepada masyarakat.
“Saya sudah tanya kepada Dirjen PAUD Dikdasmen Hamid Muhammad dan dijawab: selama ini kalau isu krusial pendidikan akan didialogkan dengan Komisi X, dan saya minta komitmen ini dipegang oleh Kemendikbud,” urai nya.
Fikri melanjutkan, pengalaman di masa lampu komisi X selalu dikagetkan dengan kebijakan pendidikan yang terkesan mendadak dan tiba-tiba tanpa ada sesi sosialisasi terlebih dahulu.
“Seperti sistem zonasi yang berubah-ubah, full Day school, dll. Kami hanya menerima imbasnya, tidak diajak berembug,” ungkapnya.
FIkri juga meminta pemerintah agar tidak sering melempar isu yang sensitif di masyarakat, sehingga di tengah pandemi Covid-19 ini malah terkesan pemerintah yang sering bikin gaduh dengan mengusik hal hal yang sensitif, seperti isu agama dan Pancasila. “Kesannya dibenturkan kedua hal itu,” cetusnya.
Fikri juga mengingatkan agar jangan menguras energi untuk hal yang sudah final bagi bangsa ini. “Mestinya, kita harus konsentrasi mengatasi Covid-19 dan bagaimana pendidikan tetap berjalan selama pandemi ini,” pungkasnya. (Bie)
Editor: Bobby
