Jakarta, JurnalBabel.com – Pemerintah mulai menerapkan wacana new normal. Hal ini ditandai dengan penghentian kebijakan PSBB di beberapa wilayah dan diikuti pencabutan larangan mudik dengan membuka kembali akses keluar masuk ibukota.
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah ini mendapatkan kritik tajam dari anggota komisi IX DPR, Netty Prasetiyani.
“New normal tidak bisa dimaknai sebagai kebebasan kembali beraktivitas seperti sebelum pandemi terjadi. Gunakan pendekatan saintifik dalam membuat kebijakan, jangan pake perasaan. Pemerintah daerah juga harus melibatkan akademisi dan ahli jangan sekedar ikut kebijakan”, kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/6/2020).
Sebagai ketua tim covid-19 Fraksi PKS DPR RI, Netty mengingatkan pemerintah bahwa tidak boleh serampangan dan sembarangan mewacanakan new normal sebelum menyiapkan perencanaan dan pentahapan yang terukur baik kuantitatif maupun kualitatif.
“Perencanaan dan pentahapan ini harus clear dan jelas dari pusat sampai daerah, terutama daerah yang masih menghadapi covid-19. Jangan sampai alih-alih new normal, justru kita menuai badai,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, pada 6 Juni terjadi rekor penambahan kasus baru sebanyak 993 kasus. Tambahan terbanyak dari Jatim, Jakarta dan Papua. Menurutnya, badai pandemi masih terus mengintai. “Apa kurang jelas indikator yang tampak untuk membuat kebijakan yang benar-benar menyelamatkan rakyat?” katanya.
Legislator dari dapil Jabar 8 ini menambahkan pihaknya telah meninjau kondisi terkini penanganan covid-19 di Cirebon dan Indramayu. Kemarin ia menemukan kasus bayi berusia 50 hari terkonfirmasi positif covid-19 setelah dibawa orang tuanya ke pesta pernikahan dan berinteraksi dengan saudaranya dari wilayah episenter covid-19.
Selain itu, di dapilnya juga terdapat banyak pesantren dan boarding school yang santrinya berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Jangan sampai di masa yang masih rawan ini, mengizinkan para santri untuk kembali ke pondok lagi.
“Demi kebaikan bersama, saya harap pemerintah dengan tegas memberikan arahan yang jelas kepada para pimpinan lembaga pendidikan dan dinas kesehatan daerah agar memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak kita. Jangan sampai mereka menjadi korban karena kelalaian pemerintah,” katanya.
Melihat pelonggaran demi pelonggaran dilegalkan oleh pemerintah dan masyarakat yang mulai kembali beraktivitas, Netty menutup sambil berpesan, “Jangan sampai perjuangan keras pemerintah pusat dan daerah, dokter, tenaga kesehatan dan masyarakat selama ini berlalu dengan percuma dan sia-sia. Akhirnya kelalaian ini membuat kita kerja dua kali dan membawa kita kembali ke kondisi awal pandemi ini menghantam Indonesia,” pungkasnya. (Bie)
Editor: Bobby
