Jakarta, JurnalBabel.com – Analis komunikasi politik, Hendri Satrio (Hensa), memberikan masukan kritis terkait inisiatif sejumlah akademisi dan aktivis masyarakat sipil yang baru-baru ini membentuk ‘Kabinet Bayangan’.
Alih-alih memuji langkah tersebut, Hensa justru menyoroti kelemahan mendasar dari pemilihan identitas kelompok tersebut.
Menurut Hensa, secara konseptual istilah “Kabinet Bayangan” justru mengecilkan potensi kelompok masyarakat sipil itu sendiri. Nama tersebut dinilai secara tidak langsung menunjukkan keterbatasan karena sifat dasar sebuah bayangan yang hanya bisa pasrah mengikuti objek aslinya.
“Kabinet Bayangan? Bayangan butuh cahaya, kalau enggak ada cahaya, enggak ada bayangan. Dan kalau tuannya enggak bergerak, mana bisa bayangan bergerak. Masukan nih, boleh kan? #Hensa,” tulis Hensa melalui akun X pribadinya, @satriohendri.
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini tidak menampik bahwa di beberapa negara demokrasi, keberadaan shadow cabinet adalah hal yang lumrah untuk mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun, ia menilai adopsi nama tersebut oleh masyarakat sipil di Indonesia saat ini justru bisa menjadi bumerang.
“Pada prinsipnya, saya melihat Kabinet Bayangan ini justru secara tidak langsung mengakui bahwa mereka tidak punya agenda sendiri. Mereka seolah memposisikan diri hanya untuk bereaksi terhadap kebijakan penguasa,” kata Hensa.
“Kalau pemerintah diam, ya bayangannya ikut diam. Ini kan repot kalau niatnya mau menjadi kelompok penekan atau alternatif kebijakan bagi masyarakat,” tambahnya mempertegas.
Hensa menyarankan, jika kelompok tersebut memang berniat menghadirkan alternatif kebijakan yang segar dan berani, mereka seharusnya lebih percaya diri dalam merumuskan nama pergerakan.
“Mestinya jika ingin membentuk kabinet tandingan, namanya Kabinet Tandingan saja. Kata ‘tandingan’ itu punya daya dobrak. Ada gagasan yang diadu, ada keberanian untuk berdiri sejajar menawarkan solusi,” kata Hensa.
Sebaliknya, ia menilai nama Kabinet Bayangan hanya menegaskan bahwa keberadaan kelompok ini bersifat reaktif dan tidak memiliki inisiatif independen.
“Ini kalau Kabinet Bayangan, jelas banget ada tuannya. Dari mana sebuah bayangan bisa berinisiatif bergerak kalau tidak ada cahayanya?” kritiknya.
Lebih jauh, Hensa mengingatkan bahwa kelompok politik atau sipil yang terlalu reaktif berisiko kehilangan kredibilitas. Masyarakat dinilai lebih membutuhkan tokoh atau kelompok yang konsisten menelurkan ide, bukan sekadar kritikus yang bergantung pada momentum kebijakan penguasa.
“Bayangan itu enggak abadi. Begitu cahayanya pindah atau meredup, bayangannya hilang. Makanya kalau mau punya nama besar dan dipercaya publik, jangan cuma jadi bayangan, jadilah sumber cahaya itu sendiri,” pungkas Hensa.
