Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VI DPR, Amin Ak, berharap armada maspakai penerbangan Garuda Indonesia bisa bertambah.
“Saya yakin masih banyak jalur-jalur kalau benar ditangani secara profesional menguntungkan. Tidak harus seperti Merpati dulu membuka jalur-jalur perintis yang secara bisnis tidak menguntungkan, itu juga tidak boleh. Tapi saya yakin jalur-jalur yang menguntungkan itu banyak,” kata Amin Ak saat rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan Dirut PT Garuda Indonesia di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Amin Ak lalu menyampaikan keluhan atau kritik Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti kepada PT Lion Mentari Airlines alias Lion Air yang beberapa waktu lalu viral di media sosial twitter terkait pelayanan Lion Air yang sering terlambat alias delay. Yang disayangkan Abdul, Lion Group tidak pernah minta maaf atas keterlambatan itu.
Abdul Mu’ti menilai pihak maskapai berbuat demikian karena merasa hampir tidak ada penerbangan lain yang bisa melayani seperti Lion Group. Lalu Abdul pun menyoroti keberadaan maskapai penerbangan Garuda Indonesia.
“Padahal Bandara itu milik negara. Kemana perginya Garuda, penerbangan milik negara itu. Atau, jangan-jangan negara sudah menjadi ‘milik’ Lion Group?” kicau Abdul Mu’ti, Rabu (7/6/2023).
Menurut Amin, pernyataan Abdul Mu’ti sebagai anak bangsa tersebut bukan berarti anti swasta. Namun Amin menilai mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan perbangan yang profesional dan berkualitas.
“Harga tidak apa-apa lah, harga jual juga kompetitif, pasti kita memilih yang lebih. Ujung-ujungnya sumbangsihnya ke negara lebih real gitu,” jelasnya.
Sebab itu, politisi PKS ini mendukung armada Garuda Indonesia ditambah dengan pendekatan kalkulasi bisnis yang profesional.
“Tidak harus mentarget akhir tahun harus sekian armada. Tentu kalau memang itu terukur managemennya profesional, kenapa tidak,” katanya.
“Ini bukan berarti kita anti swasta, tetapi memang karena market share penerbangan BUMN kita sekarang tinggal berapa? Jangan-jangan tidak sampai 20 persen yang nasional,” pungkasnya.
(Bie)
