Jakarta, JurnalBabel.com – Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR RI Senin (13/9/2021), Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menyebut ratusan bahkan ribuan kapal Vietnam hingga China menerobos masuk wilayah Indonesia di Laut Natuna Utara saat dilakukan pengamatan secara langsung dari udara.
Anggota Komisi I DPR, Sukamta, menyebut keberadaan kapal-kapal asing yang masuk wilayah Indonesia secara ilegal, tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga bisa membahayakan kedaulatan wilayah Indonesia.
Oleh sebab itu, Sukamta meminta pemerintah serius untuk meningkatkan kapasitas patroli keamanan wilayah laut terluar Indonesia. Terutama di wilayah Laut Natuna Utara, perlu ada konsentrasi yang lebih besar untuk melakukan patroli.
“Wilayah ini berdekatan dengan zona sengketa di laut China Selatan antara China dan negara-negara Asean. Beberapa kali juga terjadi insiden kapal coast guard China masuk wilayah Indonesia. Jika Indonesia tidak bisa menunjukkan kekuatan patroli keamanan yang memadai, pihak asing akan leluasa mengobok-obok wilayah Indonesia”
Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengusulkan tiga pendekatan dalam mengatasi persoalan tersebut. Pertama, dengan memperkuat kekuatan kapal patroli Bakamla.
“Bakamla menyebut hanya memiliki 10 kapal untuk patroli, ini tentu sangat minim untuk menjaga wilayah laut Indonesia yang luas. Industri pertahanan milik Indonesia bisa lebih digiatkan untuk memproduksi kapal-kapal jenis coast guard. Ini untuk mendukungan cakupan patroli yang selama ini dilakukan,” ujarnya.
Kedua, menurut Sukamta perlu diperkuat koordinasi keamanan laut dengan melibatkan berbagai kekuatan yang dimiliki.
“Kerjasama yang telah dilakukan Bakamla dengan TNI AU untuk melakukan patroli udara ini bagus dan perlu diperkuat. Bakamla juga bisa bekerjasama dengan LAPAN untuk memperkuat pemanfaatan teknologi penginderaan melalui satelit dan udara,” tuturnya.
Ketiga menurut Anggota DPR asal Yogyakarta ini, pendekatan untuk mengamankan wilayah Laut Indonesia bisa dengan mencontoh strategi China mengerahkan milisi laut dalam sengketa di Laut China Selatan.
“Indonesia punya banyak nelayan handal, mereka bisa dilibatkan untuk ikut mengamankan wilayah Laut Natuna Utara. Pengerahan nelayan-nelayan Indonesia di wilayah yang rawan dimasuki pihak asing, bisa ikut membantu memberikan informasi ke Bakamla. Dalam hal ini pemerintah bisa memberikan fasilitasi berupa alat monitor dan BBM kepada nelayan-nelayan Indonesia,” jelasnya.
(Bie)
