Jakarta, JURNALBABEL – Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) ke kantor akuntan publik (KAP) yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Bendahara BPN Thomas Djiwandono mengatakan, selama masa kampanye, pasangan no urut 02 menerima dana kampanye sebesar Rp 213,2 miliar. Sementara, pengeluaran dana kampanye sebesar Rp 211,5 miliar.
Total penerimaan selama kampanye berlangsung berjumlah Rp 213,2 miliar. Pengeluaran kita di Rp 211,5 miliar,” ujar Thomas seusai menyerahkan pelaporan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).
Hadir juga pada kesempatan ini Cawapres Sandiaga Uno.
Untuk penerimaan, dana kampanye terbesar berasal dari sumbangan pasangan calon, yakni Rp192,5 miliar.
Ada pula sumbangan perorangan dari masyarakat sebesar 9,3 miliar, sumbangan kelompok Rp 1,1 miliar dan sumbangan partai politik Rp 4,8 miliar.
“Dari segi penerimaan yang paling besar adalah pasangan calon. Dalam hal ini nomimalnya adalah Rp 192,5 miliar,” kata Thomas.
Sementara dari sisi pengeluaran, dana kampanye Prabowo-Sandiaga paling banyak digunakan untuk bahan kampanye, sebesar Rp 60,8 miliar.
Selain itu BPN juga mengeluarkan angagran sebesar Rp 21 miliar untuk pertemuan tatap muka, Rp 8,8 miliar untuk pembuatan desain alat peraga kampanye dan biaya rapat umum sebesar Rp 33,7 miliar.
Kecewa dengan Sistem KPU
Sementar itu, Cawapres Sandiaga Uno Sandi mengaku kecewa dengan sistem KPU yang tidak siap sehingga pihaknya harus melakukan pelaporan secara manual.
Tadi kita baru melalui fase dana kampanye dan terus terang saya kecewa. Dana kampanye yang saya siapkan dan tiap bulan saya update, ternyata di ujungnya itu sistem yang dari KPU tidak siap,” ujar Sandi.
Bekas Cawagub DKI ini menyesalkan anggaran Rp 20 triliun lebih untuk sistem KPU tidak dapat menjadikan pemilu akuntabel dan transparan. Sandi kecewa karena pihaknya harus melaporkan dana kampanye secara manual.
“Ini kita sudah menggelontorkan begitu banyak dana, begitu banyak upaya ke sana, tapi keinginan kita untuk pemilu yang akuntabel, pemilu yang transparan tidak terjadi, karena semuanya akhirnya manual,” tutur Sandi.
Untuk sesuatu yang sangat simpel seperti laporan dana kampanye kami sangat menyayangkan tidak bisa diselesaikan dengan baik.
“Kami juga prihatin sistem yang dibiayai dengan APBN begitu besar tidak dapat digunakan secara maksimal sehingga membuat tim BPN harus melaporkan dana kampanye dengan manual,” imbuhnya.
Sandi menuturkan tim BPN selama tiga hari terakhir menyusun laporan dana kampanye secara manual dengan Microsoft Excel karena Sistem Aplikasi Dana Kampanye (Sidakam) dari KPU tidak berjalan dengan baik. Jika sistem sederhana seperti Sidakam bermasalah, Sandi khawatir sistem KPU yang lebih rumit juga akan mengalami masalah.
“Jika sistem Sidakam ini terus mengalami masalah teknis, kami tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan sistem online KPU yang lain. Terlebih utama masalah data yang sekarang berjalan di real count itu. Tapi kami ingin mengajak semua untuk sama-sama mengawas. Kita jangan saling menyalahkan,” ucapnya.
Sandi berharap sistem pemilu menjadi semakin baik, karena menurutnya ini bukan tentang kalah dan menang. Sandi ingin pemilu yang terbuka dan transparan.
“Kita mengalami kendala yang sangat fundamental di Sistem Aplikasi Dana Kampanye. Kita ingin pemilu ini transparan, terbuka, dan itu komitmen saya berkontestasi di sini. Oleh karena itu, mari kita renungi bersama, mari kita perbaiki, dan kita pastikan pemilu ini jujur adil sesuai dengan keinginan masyarakat,” tutur Sandiaga. (Joy)
Editor: Bobby
