Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi III DPR, Mohamad Rano Alfath, menyinggung dugaan provokator yang mendalangi insiden di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Namun ia menekankan perlunya pengecekan dugaan provokator di balik kekerasan yang terjadi di Wadas.
Rano mengaku sudah mendapat data dari Kepala Desa Wadas. Ia mengungkapkan sebanyak 350 dari 429 pemilik lahan sebenarnya siap membebaskan tanahnya untuk menggolkan proyek pembangunan tambang disana.
“Berarti sudah lebih dari 80 persen warga (setuju). Insiden kemarin itu terjadi karena adanya gesekan antara warga yang pro dan yang kontra terkait proyek Bendungan Bener. Nah, itu kita harus cek apakah ada provokator atau dalang di baliknya,” kata Rano kepada wartawan, Jumat (11/2/2022).
Menurutnya, polemik suatu pembangunan wajar bila berujung ada pihak yang pro dan kontra. Namun ia tak setuju bila muncul provokator guna memecah warga setempat.
“Yang tidak bisa dibenarkan adalah adanya intimidasi atau ancaman-ancaman sampai jadi provokator untuk memecah belah warga. Saya optimis Polri dalam hal ini Polda Jateng siap mengawal dan melindungi warga,” ujarnya.
Rano juga mengungkapkan aparat kepolisian justru dihalangi oleh pihak yang diduga bukan warga Desa Wadas, ketika akan ke Wadas.
Ia mengingatkan supaya pihak kepolisian memastikan dugaan provokator insiden Wadas.
“Kabarnya Bhabinkamtibmas sempat dihalangi saat akan sambang di desa itu dan beberapa orang pelakunya diduga kuat bukan warga Wadas,” ungkapnya.
Meski demikian, Rano menganjurkan pihak kepolisian tak mengutamakan langkah pengamanan represif atau dengan kekerasan.
“Sementara ini Polri terus kedepankan upaya humanis dan dialogis,” katanya.
Selain itu, politisi PKB ini mendesak pihak kepolisian menjamin agar tidak ada lagi tindak kekerasan, intimidasi, hingga kriminalisasi bagi warga sipil di Desa Wadas di kemudian hari.
“Aparat penegak hukum terkait bisa memastikan adanya mekanisme pencegahan terjadinya kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi bagi masyarakat, baik yang pro dan yang kontra terhadap proyek Bendungan Bener,” tutur Rano.
Sejumlah anggota Komisi III DPR sebelumnya turun langsung mengunjungi Desa Wadas usai insiden yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo. Kunjungan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa.
Dalam kesempatan tersebut rombongan bertemu langsung dengan warga. Mereka menemui kelompok warga yang pro dengan penambangan kuari maupun warga yang menolak. Pertemuan itu digelar secara terpisah.
Desmond Junaidi Mahesa menyebut masing-masing warga punya hak untuk menerima maupun menolak rencana penambangan kuari di desa tersebut.
“Tujuan kami ke sini, agar kami mengetahui secara adil permasalahan yang ada. Warga agar mendapatkan perlindungan yang sama antara yang pro maupun kontra,” kata Desmond Junaidi Mahesa, Kamis (10/2/2022).
(Bie)
