Oleh: Irma Suryani Chaniago
Anggota Komisi IX DPR RI
Ketua DPP Partai NasDem
Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan kelangkaan minyak goreng (Migor) adalah ulah kartel migor yang begitu kuat menancapkan kukunya sampai kerantai distribusi.
Praktik yang dilakukan oleh para mafia tersebut antara lain mengalihkan minyak subsidi ke minyak industri, mengekspor migor ke luar negeri maupun mengemas ulang migor agar bisa dijual dengan harga yang tak sesuai harga eceran tertinggi (HET).
Mendag juga mengatakan ada mafia-mafia migor yang menyelundupkan migor konsumsi masyarakat ke industri-industri bahkan hingga ke luar negeri.
Produksi CPO Indonesia melimpah dan pasokan minyak sawit mentah (CPO) untuk DMO disetor ke pemerintah sebanyak 415 ribu ton. Padahal, pasokan migor ke pasar oleh industri minyak goreng dalam kondisi normal hanya mencapai 330 ribu ton per bulan.
Pertanyaan saya untuk memperkuat posisi pemerintah dalam mengendalikan harga dan pasokan minyak goreng tidak cukup hanya dengan menangkap satu atau dua orang mafia saja.
Persoalannya ada pada rantai distribusi yang melibatkan banyak orang yang nampaknya sengaja dibuat tersendat untuk menggoyang Mendag Luthfi. Posisi ini mereka harapkan agar suka atau tidak suka, Presiden Jokowi harus segera mengganti Luthfi dengan orang yang bisa berkomunikasi dan berkompromi dengan stake holder minyak goreng tersebut.
Tetapi apapun masalahnya, kelangkaan dan kekacauan distribusi minyak goreng ini tidak boleh semakin berlarut. Kasihan masyarakat dipaksa mengantri terus minyak goreng di masa pandemi ini. Jangan sampai mereka marah lalu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi yang tinggal 2,5 tahun lagi.
Menurut saya seharusnya pemerintah tidak gagap dan harus cekatan ketika harga CPO melonjak tajam. Agar tetap ada keseimbangan pasokan perlu diskresi dan atau regulasi yang win win, karena petani sawit pun harus disupport.
Pertanyaan selanjutnya, mampukah pemerintah menyelesaikan prilaku kartel minyak goreng yang selama ini mendikte harga pasar? Jawabannya adalah buka keran pasar persaingan sempurna agar produsen minyak goreng tidak dikuasai oleh kartel, sehingga mereka tidak mampu lagi mendikte pemerintah dan harga pasar minyak goreng.
