Jakarta, JurnalBabel.com — Kementerian Keuangan RI beberapa waktu lalu menyampaikan Konferensi Pers APBN tahun 2024. Realisasi penerimaan pajak tahun 2024 hanya 97,2% dari target APBN, padahal sebelumnya sudah tiga tahun berturut-turut mencapai target. Dengan defisit APBN mencapai Rp 507,8 triliun atau 2,29% dari PDB.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati menyebut Pemerintahan baru langsung mendapat beban yang cukup berat.
“Dengan tambahan defisit APBN tentu menambah utang baru, yang pemerintahan baru akan bayar nantinya pokok utang berikut bunganya,” ujar Anis di Jakarta, kemarin.
Ketua Bidang EKUIN DPP PKS ini mengungkapkan data historis defisit APBN atas Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari masa ke masa.
“Rata-rata defisit tahun 2000-2004 hanya -1,75%, tahun 2005-2009 pada angka-0,80%, 2010-2014 sebesar -1,58%, sementara itu di dua periode pemerintahan Jokowi defisit meningkat tajam sebesar -2,32% rata-rata sepanjang 2015-2019, dan -3,39% di 2019-2024,” katanya.
“Semoga pemerintah Prabowo bisa memperbaiki, karena pada rezim sebelumnya defisit selalu melonjak, bahkan di era sebelum pandemi pun, defisit meningkat tajam di atas 2%,” jelas Anis.
Terkait pendapatan negara di tahun 2024 legislator PKS ini mengomentari penyataan Kemenkeu yang menyebut pendapatan negara tumbuh positif.
“Padahal rasio Pendapatan Negara atas PDB secara historis terlihat tidak ada kemajuan, bahkan cenderung menurun. Pada tahun 2014 sebesar 14,57%, kemudian di 2024 Rasio Pendapatan Negara atas PDB menurun hingga 12,50%,” katanya.
Politisi perempuan PKS ini juga mengungkapkan faktor menurunnya penerimaan pajak di tahun 2024 diantaranya karena pemerintah seolah tidak berdaya menghadapi tekanan gejolak global dan turunnya harga komoditas. Sementara di dalam negeri sendiri, fundamental ekonomi nasional juga tidak kunjung membaik.
“Terjadinya deflasi selama lima bulan berturut-turut menunjukkan efek dari lemahnya daya beli masyarakat akibat pertumbuhan penghasilan yang tidak signifikan serta turunnya pendapatan masyarakat selama tahun 2024,” katanya.
“Pemerintah baru perlu menstabilkan ekonomi terlebih dahulu, agar penerimaan negara optimal, selain itu pemerintah perlu menambal kebocoran pajak seperti di sektor sawit, tambang, dan bidang sumber daya alam (SDA) lainnya,” ungkapnya.
