Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar sebagai mitra kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta pemerintah memilih calon direksi PT Pupuk Indonesia yang bebas dari catatan hukum.
“Indikator yang disampaikan cukup jelas, Menteri (BUMN) perlu bersih-bersih. Tentunya dengan ketegasan ini Pupuk Indonesia akan clear di mata penegak hukum,” kata Nasrildi Jakarta, Rabu (22/7/2020).
Menurut Nasril, Kementerian BUMN sebagai pemegang saham diharapkan tidak terpengaruh pihak berkepentingan lainnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Selain bersih dari catatan hukum, anggota Fraksi PAN itu juga menekankan calon Direksi BUMN harus memenuhi penilaian atau indicator assessment terkait rencana program kerjanya.
“Harus memiliki track record dan juga dapat menjiwai keinginan visi misi dari presiden,” ujarnya.
Legislator asal Sumatera Utara ini pun mengharapkan pimpinan BUMN termasuk direksi Holding BUMN Pupuk Indonesia mempunyai visi bisnis masa depan sehingga tidak mengecewakan dan memberikan kontribusi besar dalam memenuhi target yang ditetapkan RUPS. (Bie)
