Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS, Amin Ak, menyoroti tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang dalam beberapa hari terakhir bergerak di kisaran Rp17.800–Rp17.900 per dolar Amerika Serikat (AS). Pada perdagangan 23 September 2026, rupiah sempat berada di sekitar Rp17.866 per dolar AS.
Menurut Amin, tekanan terhadap rupiah tidak boleh hanya dilihat sebagai angka di pasar valuta asing karena berdampak langsung terhadap biaya produksi, harga barang, dan daya beli masyarakat.
“Rupiah yang terus tertekan ini menambah beban di tengah upaya masyarakat memulihkan daya beli. Ketika kurs melemah, harga bahan baku impor naik, biaya produksi industri membengkak, dan pada akhirnya rakyat kecil serta pelaku UMKM yang paling merasakan dampaknya melalui kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari,” kata Amin dalam keterangannya, Kamis (24/9/2026).
Ia mengatakan, tekanan rupiah dipengaruhi kombinasi faktor eksternal dan domestik. Dari sisi eksternal, ekspektasi terhadap kebijakan suku bunga Federal Reserve, pergerakan imbal hasil aset dolar AS, serta perubahan persepsi risiko global dapat memengaruhi arus modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia.
Sementara dari sisi domestik, pasar membutuhkan kepastian mengenai arah kebijakan fiskal dan ekonomi pemerintah. Dinamika perubahan pejabat dan munculnya berbagai wacana kebijakan, menurut Amin, perlu diikuti komunikasi publik yang konsisten agar tidak menambah ketidakpastian.
“Pelaku pasar menginginkan kepastian arah kebijakan fiskal. Karena itu, diperlukan komunikasi yang tenang, jelas, terukur, dan konsisten, terutama dari Kementerian Keuangan. Pemerintah dan BI perlu menunjukkan policy coherence, agar kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan pasar keuangan tidak saling bertentangan,” ujarnya.
Intervensi BI Harus Didukung Kredibilitas Fiskal
Amin mengapresiasi langkah stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia melalui berbagai instrumen, termasuk Non Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.
Menurutnya, instrumen tersebut penting untuk meredam volatilitas dan mencegah pergerakan rupiah yang berlebihan. Namun, intervensi moneter memiliki keterbatasan apabila tidak disertai kepastian dan kredibilitas kebijakan fiskal.
“Bank Indonesia tidak bisa bekerja sendirian. Stabilitas rupiah adalah tanggung jawab bersama. Jangan meminta BI terus-menerus menahan tekanan kurs sementara dari sisi fiskal muncul ketidakpastian baru,” tegasnya.
Amin menilai Indonesia masih memiliki sejumlah fundamental ekonomi yang dapat menjadi jangkar bagi kepercayaan pasar, terutama inflasi yang relatif terkendali dan kerangka kebijakan moneter yang kredibel.
“Kita jangan hanya berbicara bagaimana menahan rupiah hari ini. Yang lebih penting adalah membangun kepercayaan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebutuhan intervensi yang besar dapat dikurangi,” katanya.
Selain itu, Amin mengingatkan bahwa pelemahan rupiah dapat merambat melalui kenaikan harga barang impor dan bahan baku, kemudian meningkatkan biaya produksi industri dan UMKM. Pelaku usaha yang memiliki ruang terbatas untuk menyerap kenaikan biaya dapat terpaksa menaikkan harga, mengurangi margin, atau menekan produksi.
“Karena itu, stabilitas nilai tukar harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda menjaga daya beli dan pertumbuhan ekonomi, bukan semata-mata stabilitas sektor keuangan,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah dan BI memperkuat koordinasi komunikasi kebijakan, khususnya mengenai arah fiskal, moneter, pembiayaan APBN, pengelolaan utang, dan strategi menghadapi tekanan eksternal.
“Yang dibutuhkan pasar sekarang bukan pernyataan yang saling bersahutan, tetapi satu narasi kebijakan yang jelas. Pemerintah dan BI harus berbicara dalam bahasa yang sama mengenai stabilitas, pertumbuhan, inflasi, fiskal, dan nilai tukar,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah memastikan setiap kebijakan fiskal disertai penjelasan mengenai sumber pembiayaan, batas risiko, dan keberlanjutan fiskalnya. Kebijakan stabilisasi rupiah juga harus menjaga keseimbangan antara stabilitas, pertumbuhan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah dan BI harus satu suara, satu arah, dan satu tujuan, yaitu menjaga stabilitas ekonomi tanpa mengorbankan daya beli rakyat. Rupiah bukan hanya angka di pasar keuangan. Di balik setiap pergerakan kurs ada harga barang, biaya produksi, pendapatan UMKM, dan kehidupan jutaan masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
