Jakarta, JurnalBabel.com – Wakil Ketua Komisi III DPR, Mohamad Rano Alfath, memuji sikap tegas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan korupsi.
Menurutnya, pernyataan Prabowo yang menolak adanya pihak yang kebal hukum mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan keadilan.
“Kami sangat mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo. Pernyataan beliau bahwa tidak ada lagi pihak yang tak tersentuh hukum adalah sinyal kuat bahwa pemerintahan saat ini berkomitmen penuh terhadap penegakan hukum yang adil dan merata,” kata Rano Alfath kepada wartawan, kemarin.
Rano menilai komitmen tersebut telah terlihat dari berbagai langkah strategis selama satu tahun masa pemerintahan. Termasuk penertiban aset negara bernilai triliunan rupiah dan tindakan tegas terhadap pelaku korupsi di instansi pemerintahan maupun BUMN.
Rano juga memberikan penghargaan kepada institusi penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia menyebut Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menunjukkan konsistensi dalam menegakkan hukum secara adil.
“Kami melihat Polri telah bekerja dengan tegas dan tidak pandang bulu, serta tetap menjaga rasa keadilan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kejaksaan Agung dinilai berhasil menjalankan fungsi pemulihan aset negara. Rano menyoroti keberhasilan Kejagung dalam mengembalikan kerugian negara dari kasus korupsi CPO senilai Rp 13 triliun kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Kejaksaan tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memastikan pemulihan kerugian negara dilakukan secara transparan dan efektif,” jelasnya.
Untuk KPK, Rano menilai lembaga antirasuah tersebut tetap menjaga independensi dan integritasnya. Ia mengapresiasi upaya KPK dalam memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum lain serta meningkatkan sistem pencegahan melalui edukasi antikorupsi.
Meski memberikan apresiasi, Rano menegaskan bahwa Komisi III DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga-lembaga hukum agar tetap profesional dan akuntabel.
“Kami tidak ingin semangat ini berhenti di sini. Komisi III akan terus mendorong agar setiap tindakan hukum dijalankan dengan prinsip keadilan dan koordinasi yang kuat antarinstansi,” tegasnya.
Politisi PKB ini optimistis dengan dukungan penuh dari Presiden, kerja keras aparat penegak hukum, dan pengawasan dari parlemen, penegakan hukum di Indonesia akan semakin kuat dan mendapat kepercayaan publik yang lebih besar.
Sebelumnya, Prabowo meminta para penegak hukum serius menangani seluruh kasus korupsi. Prabowo menegaskan tidak ada pihak yang kebal hukum.
Hal itu diungkap Prabowo dalam sidang kabinet paripurna setahun pemerintahannya di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). Prabowo juga berterima kasih kepada penegak hukum yang mengembalikan uang negara yang gagal dinikmati koruptor.
“Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki, tidak ada, no more untouchable,” ujar Prabowo.
