Jakarta, JurnalBabel.com – Pakar komunikasi politik Hendri Satrio atau akrab disapa Hensa menilai konferensi pers Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiyantoro terkait bantuan hewan kurban Idul Adha Presiden justru keliru secara strategi komunikasi.
Alih-alih memperjelas informasi, Hensa menilai langkah tersebut hanya memperbesar isu yang seharusnya sederhana dan cukup disampaikan melalui mekanisme yang lebih tepat.
“Ini problem dasar, pejabat negara nggak bisa bedain mana yang layak press conference, mana yang cukup siaran pers. Hal-hal ringan dibikin seolah-olah penting, akhirnya jadi bola liar ke mana-mana dan memancing polemik yang sebenarnya nggak perlu,” ujar Hensa kepada wartawan, Rabu (27/5/2026).
Founder Lembaga Survei KedaiKOPI ini menyoroti penggunaan forum konferensi pers untuk menyampaikan jumlah hewan kurban Presiden, yang menurutnya tidak memiliki urgensi tinggi untuk diumumkan secara terbuka dengan format besar.
Dalam pandangannya, pilihan komunikasi seperti itu justru menciptakan framing bahwa isu tersebut sangat penting, sehingga memicu perhatian publik secara berlebihan.
Akibatnya, isu yang semula sederhana berkembang menjadi perdebatan, termasuk soal penggunaan anggaran negara yang kemudian ikut dipersoalkan.
“Begitu diumumkan lewat press conference, kesannya ini urusan besar, mendesak, semua orang harus tahu. Padahal cukup rilis singkat saja. Karena dibesarkan, akhirnya orang jadi bertanya macam-macam, termasuk soal APBN. Coba kalau dari awal cukup press release, isu itu bisa dikendalikan, nggak melebar ke mana-mana,” jelasnya.
Hensa juga menyayangkan lemahnya sensitivitas komunikasi di lingkaran pemerintahan, yang menurutnya seharusnya memahami dampak dari setiap format penyampaian informasi.
Ia bahkan mempertanyakan apakah Presiden mengetahui detail strategi komunikasi tersebut, mengingat dampaknya justru bisa merugikan citra Presiden sendiri.
“Kalau sampai Presiden tahu, itu justru makin runyam. Niatnya baik, tapi cara menyampaikannya jadi terkesan pamer. Dalam perspektif tertentu, itu bisa dianggap riya. Akhirnya yang kena siapa? Presidennya juga, seolah-olah berbuat baik tapi dipersepsikan keliru,” kata Hensa.
Selain soal kurban, Hensa juga mengkritik konferensi pers yang membahas ketidakhadiran Presiden dalam Salat Idul Adha di Jakarta karena agenda ke luar negeri.
Menurutnya, hal tersebut kembali menunjukkan ketidaktepatan dalam menentukan bobot informasi yang layak disampaikan melalui konferensi pers.
Ia menilai langkah tersebut tidak strategis dan justru membuka ruang polemik yang tidak relevan dengan kepentingan publik.
“Hal seperti Presiden tidak Salat Idul Adha di Jakarta karena ke Perancis itu cukup disampaikan lewat siaran pers, selesai. Nggak perlu panggung besar. Ketika dibikin press conference, seolah-olah ini isu besar, padahal bukan. Ujungnya apa? Polemik lagi, isu nggak penting jadi ramai,” ujarnya.
Hensa menambahkan, persoalan ini bukan pada substansi kegiatan Presiden, melainkan cara penyampaiannya ke publik yang dinilai tidak tepat.
Ia menilai, momentum keagamaan seperti Idul Adha tetap memiliki makna penting, namun keputusan komunikasi yang berlebihan justru mengaburkan pesan utama dan memicu perdebatan yang tidak relevan.
“Bukan soal penting atau tidaknya kegiatannya, tapi bagaimana itu dikomunikasikan. Ketika hal-hal seperti ini dibesar-besarkan lewat press conference, fokus publik jadi bergeser. Yang seharusnya khidmat, malah jadi bahan polemik,” ucapnya.
Menurut dia, kesalahan dalam pengelolaan komunikasi publik berpotensi menimbulkan distraksi yang tidak perlu terhadap agenda Presiden.
“Akibatnya energi publik habis di hal-hal yang sebetulnya bisa disampaikan secara sederhana. Ini bukan soal kegiatannya, tapi strategi komunikasinya yang kurang tepat,” pungkasnya.
