Jakarta, JurnalBabel.com – Rencana Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) mengeluarkan peraturan menteri (Permen) untuk memblokir media sosial (medsos) di tengah maraknya unjuk rasa mahasiswa dan buruh menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja, bisa dipersepsi publik sebagai upaya pembungkaman kebebasan berekpresi masyarakat.
Anggota Komisi I DPR, Sukamta, mengatakan rencana Kominfo tersebut merupakan reaksi atas banyaknya suara kritis masyarakat terhadap pemerintah yang alami masalah dalam komunikasi soal pandemi Covid-19 juga atas beragam opini publik terkait pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
“Pemerintah kan punya kuasa untuk menyatakan yang hoaks dan bukan seperti pernyataan pak Menkominfo beberapa waktu lalu. Tentu ini akan menimbulkan kekhawatiran jika nantinya kebijakan pemblokiran ini dilakukan dengan pertimbangan yang subjektif akan bahayakan kebebasan bereskpresi,” kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/10/2020).
Selain itu, Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR ini memandang rencana penerbitan Permen ini tidak akan efektif berjalan jika tidak dibarengi edukasi secara masif ke masyarakat bagaimana berprilaku positif di medsos. Ia lebih sepakat dilakukan pemblokiran terhadap medsos yang menyebarkan fitnah, hoaks, pornografi, tindakan kekerasan, penipuan dan hal-hal lain yang melanggar hukum.
“Pendekatan pemerintah saat ini terlihat ramai di penegakan hukum. Penegakan hukum ini hanya bagian hilir, ini pun kadang terkesan tebang pilih. UU ITE lebih dikenal sebagai UU untuk memidana masyarakat dan tokoh yang kritis dan berseberangan dengan pemerintah,” sesalnya.
Lebih lanjut Sukamta mengingatkan ada satu tugas Kominfo yang selama ini seakan dilupakan, yakni lebih banyak pada sisi informatika. Padahal peran komunikasi sangat penting sebagai jembatan antara pemerintah kepada rakyat.
“Masyarakat selama ini dibingungkan dengan pernyataan para pejabat pemerintah yang tidak konsisten. Padahal ini berpotensi memunculkan respon yang bersifat spekulasi di media sosial, yang kemudian distigma oleh pemerintah sebagai hoaks,” ujarnya.
Apabila pemerintah perbaiki komunikasinya ke masyarakat, legislator asal Yogyakarta ini yakin akan menekan banyaknya hoaks yang muncul. (Bie)
