Jakarta, JurnalBabel.com – Pakar komunikasi politik, Hendri Satrio, menyatakan selama persidangan sengketa Pilpres 2024 masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK), maka sangat kecil peluang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Karena secara kasat mata saja susah. Masa 01 dan 03 sedang bertarung di MK tapi kemudian Bu Mega dan Pak Prabowo sudah bertemu saat sidang MK, ini pasti akan jadi acourt moment di MK-nya. Jadi kelihatannya akan sulit ketemu,” kata pria yang biasa disapa Hensat ini dikutip dari channel youtubenya Hendri Satrio # Hensat, Rabu (10/4/2024).
Pertemuan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto digadang-gadang sebagai ajang rekonsiliasi pasca Pemilu 2024. Namun, saat ini pasangan Pilpres 2024 nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang diusung PDIP dan pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, sedang menggugat kemenangan pasangan Pilpres 2024 nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di MK.
Belum lagi pada Pilpres 2024 lalu, Presiden Jokowi yang notabenya kader PDIP mendukung pasangan Pilpres 2024 nomor 02, dimana Gibran Rakabuming Raka juga bekas kader PDIP.
Lebih lanjut Hensat berpandangan dari sisi politik, Prabowo dan Megawati tidak ada masalah pasca Pilpres 2024. Sehingga sangat mungkin mereka bertemu.
“Tapi memang variabel Jokowinya ini harus nggak ada. Jadi pak Prabowo harus memastikan bahwa saat menyetujui bertemu Bu Mega ketemu, variabel Jokowinya tidak ada atau minimal sudah selesai. Ini kan ada hubungan yang tidak baik-baik saja antara Bu Mega, Pak Jokowi dan Mas Gibran,” terangnya.
Pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKopi) ini menandaskan, apabila Prabowo Subianto bisa menjadi juru damai antara Megawati dengan Jokowi, maka itu sangat baik.
“Tapi tentang pertemuan menurut saya kalau tidak ada variabel Jokowinya pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo bisa terlaksana. Dan itu saya yakin itu bukan tentang hanya bagi-bagi kursi atau bagaimana posisi apakah PDIP bergabung atau tidak,” pungkasnya.
(Bie)
