Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi II DPR, Ongku Parmonangan Hasibuan, menyoroti alokasi anggaran untuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP tahun 2023 sebesar Rp248,5 miliar dan pagu indikatif RAPBN 2024 sebesar Rp231,3 miliar.
Menurut Ongku, anggaran tersebut sangat kecil untuk pembangunan infrastruktur. Padahal, daerah perbatasan di Indonesia ini sangat luas.
“Masalah daerah perbatasan ini kok anggaran yang diajukan sangat kecil menurut saya. Jadi barangkali masih ada waktu pak Menteri untuk perbaiki,” kata Ongku dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2023).
Lebih lanjut mantan Bupati Tapanuli Selatan ini mengungkapkan, Indonesia punya sejarah buruk terkait pencaplokan wilayah daerah perbatasan yang tidak terurus dengan baik.
Ia menyontohkan lepasnya wilayah Timor Timur di perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Australia pada masa pemerintahan orde baru. Ketika itu, wilayah Timor Timur dibangun dan dikelola dengan baik oleh pemerintah. Sementara wilayah Kupang tidak diperhatikan dan dibangun.
Menurut Ongku, apabila ketika itu pembangunan di Kupang seimbang dengan Timor Timur, maka tidak akan lepas Timor Timur dari Indonesia.
“Saya menyesalkan kenapa Timor Timur itu lepas, karena yang kita bangun Timor Timur, Kupangnya tidak kita bangun. Mereka bilang kita sudah enak, ngapain kita di Indonesia lagi,” sesalnya.
Agar peristiwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia tidak terulang, politisi Partai Demokrat ini meminta pemerintah harus perhatikan dan membangun pulau-pulau terluar dan daerah perbatasan di Indonesia.
“Bagaimana supaya kita buat daerah perbatasan kita ini membuat orang (negara-red) lain iri. Melihatnya baik gitu,” pungkas Ongku.
(Bie)
