JurnalBabel.com – Anggota Komisi VIII DPR, Muhammad Husni, mendorong penguatan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel).
Kebakaran yang terus berulang tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat, penerbangan, serta berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Husni usai meninjau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Sabtu (10/10/2026).
Husni menilai dampak karhutla harus segera ditangani, terutama karena asap kebakaran dapat mengganggu berbagai aktivitas masyarakat, termasuk di Kota Palembang yang relatif dekat dengan kawasan terdampak.
“Tentunya kita, kami Komisi VIII ingin sesegera mungkin kebakaran hutan ini cepat teratasi,” ujar Husni.
Ia menjelaskan, penanganan karhutla memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan bencana lain, seperti gempa bumi, yang umumnya memiliki periode tanggap darurat lebih terukur. Pada karhutla, durasi penanganan sangat bergantung pada kondisi api dan luas wilayah yang terbakar.
“Kalau masalah kebakaran hutan, selama api itu belum padam, selama penyebaran api masih masif, itu tidak bisa ditentukan kapan selesainya. Jadi, kebakaran hutan ini biasanya diselesaikan ketika sudah memasuki musim hujan,” jelasnya.
Husni mengapresiasi upaya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BPBD Sumatera Selatan dalam menangani karhutla. Berdasarkan data titik api yang dilihatnya saat kunjungan, jumlah titik api masih berada di atas 1.500 titik, meskipun telah menurun dibandingkan sebelumnya yang mencapai lebih dari 2.000 titik.
Meski menunjukkan tren penurunan, ia mengingatkan agar upaya penanganan tidak mengendur. Karhutla yang berkepanjangan dapat memperburuk kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama penyakit pernapasan.
“Ini tentunya memang kita tahu terjadi penurunan dari kemarin, 2.000 lebih. Namun, harus sesegera mungkin teratasi karena akan menimbulkan penyakit-penyakit lain, seperti sesak napas dan lain sebagainya,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.
Lebih lanjut, Husni menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari BPBD dan BNPB, Kementerian Kehutanan, dinas perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, hingga TNI dan Polri. Koordinasi dan sinergi antarlembaga perlu terus diperkuat agar upaya pemadaman dan pencegahan kebakaran berjalan lebih efektif.
Ia juga menyoroti peran sektor perkebunan dalam mengantisipasi kebakaran. Menurutnya, perusahaan perkebunan berskala besar perlu menyediakan sumber air, antara lain melalui pembangunan embung atau kolam penampungan, untuk mendukung upaya pemadaman saat kebakaran terjadi.
“Dari pihak dinas perkebunan, setiap perkebunan besar harus punya sumber-sumber air yang biasa disebut embung. Jadi, bila terjadi kebakaran, mereka bisa cepat mengantisipasinya,” pungkas legislator asal dapil Sumatera Utara ini.
