Jakarta, JurnalBabel.com – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, mengajak seluruh kader PKS untuk melawan narasi yang menyebut tempat ibadah sebagai sumber radikalisme. Pasalnya, narasi ini telah memberikan stigma buruk terhadap masjid hingga pesantren.
“Hari-hari ini kita juga kembali menyaksikan narasi-narasi yang dengan sengaja menyematkan stigma yang buruk terhadap masjid, terhadap pesantren dan sekolah Islam, seolah masjid, pesantren dan sekolah Islam itu adalah sumber kelahiran dari radikalisme dan terorisme,” kata Ahmad Syaikhu saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS 2022, ditulis Minggu (6/2/2022).
“Sebagai bangsa yang beradab dan ber-Pancasila, framing dan stigma ini tidak boleh kita biarkan hidup dan berkembang luas. Kita harus luruskan dan koreksi.” sambung Ahmad Syaikhu.
Lebih lanjut, Syaikhu menyampaikan, PKS adalah partai politik yang moderat. Menurutnya, PKS sebagai partai Islam ingin menjalankan visi misi untuk menghadirkan masyarakat yang adil dan sejahtera, serta berlandaskan Pancasila.
“PKS harus menjadi dan menjaga Islam wasathiyah [keseimbangan antara keyakinan yang kokoh] siap? Yakni Islam yang berkarakter moderat tidak ekstrem kiri maupun tidak ekstrem kanan,” kata anggota komisi I DPR ini.
“Tetapi tetap di tengah-tengah proporsional dan adil. Sikap moderat PKS termasuk dalam AD/ART partai yang menetapkan visi dan misi sejalan dengan cita-cita dari para pendiri bangsa yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945,” sambungnya.
Syaikhu menambahkan, PKS sebagai partai islam menempatkan visinya ingin menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.
Sementara itu, Syaikhu menyebut, misi PKS yaitu ingin menjadi partai yang bisa menjadi sarana mewujudkan masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat dalam keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila.
Sebelumnya, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar menyebut setidaknya terdapat 198 pondok pesantren terafiliasi dengan sejumlah organisasi teroris, baik dalam dan luar negeri termasuk ISIS.
Menurut Boy, 11 dari 198 pesantren itu terafiliasi dengan jaringan organisasi teroris Jamaah Anshorut Khilafah (JAK), 68 pesantren terafiliasi dengan Jemaah Islamiyah (JI), dan 119 terafiliasi dengan Anshorut Daulah atau simpatisan ISIS.
“Kami menghimpun Ponpes yang kami duga terafiliasi dan tentunya ini juga merupakan bagian upaya-upaya dalam konteks Intel pencegahan yang kami laksanakan di lapangan,” kata Boy dalam rapat dengan Komisi III DPR, Selasa (25/1). (Bie)
Sumber: cnnindonesia.com
