Jakarta, JurnalBabel.com – Pakar komunikasi politik, Hendri Satrio (Hensa), menilai langkah Jusuf Kalla (JK) melaporkan Ade Armando, Grace Natalie, dan Permadi Arya ke polisi tidak bisa dilepaskan dari polemik isu ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang sebelumnya telah bergulir di ruang publik.
Menurut Hensa, banyak persepsi yang sudah terbentuk jauh sebelum kasus pelaporan ini mencuat. Ia menyebut, salah satu narasi yang beredar adalah JK merasa diserang setelah menyuarakan pendapatnya soal ijazah Jokowi di hadapan publik.
“Saya akhirnya berkesimpulan juga, ‘oke berarti kita rakyat Indonesia ada pelajaran penting bahwa bila tokoh sekelas Pak JK saja itu kalau bicara di ranah publik itu harus hati-hati,’ padahal sifatnya hanya menasehati,” kata Hensa kepada wartawan, Rabu (13/5/2026).
Terkait itu, Hensa mengingatkan bahwa JK dan Jokowi memiliki kedekatan personal yang memungkinkan keduanya berdiskusi secara langsung tanpa harus membawa isu tersebut ke ranah publik.
“JK bisa saja bilang, ‘Pak Jokowi, tunjukkan saja ijazahnya supaya orang tidak berisik, tidak terjadi adu domba.’ Itu bisa dilakukan lewat jalur privat, tidak menggunakan jalur publik. Nah akibatnya begitu jalur publik digunakan oleh Pak JK, liar isunya,” ujar Hensa.
Ia menilai, ketika isu tersebut dibawa ke ruang publik, persoalan pun menjadi liar karena masing-masing tokoh memiliki pendukungnya sendiri. Hensa bahkan mengaku heran mengapa pendukung Jokowi tidak menghargai JK sebagai tokoh bangsa, dan sebaliknya.
“Malah saya bingung juga kenapa kemudian pendukung Pak Jokowi tidak menghargai Pak JK sebagai tokoh bangsa. Ini persepsi saya, ini mohon maaf kalau salah, demikian pula sebaliknya, kenapa kemudian pendukung Pak JK tidak menghargai Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa? Kalau ini semua diawali dengan perbincangan di ranah privat pasti tidak seperti ini,” jelas Hensa.
Menyikapi tren saling lapor di kalangan publik figur, Hensa menyebut banyak persoalan sejatinya bisa diselesaikan melalui pertemuan empat mata atau enam mata tanpa harus berujung ke jalur hukum.
“Kita terlalu terbiasa bertempur di hal yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan pertemuan beberapa pihak dan selesai. Masih ada ruang untuk saling memaafkan,” katanya.
Menanggapi pertanyaan soal ruang beropini dalam demokrasi, Hensa mengutip pemikiran penulis William Blum yang menyebut kesalahan terbesar Amerika Serikat adalah mengekspor demokrasi ke negara yang belum siap. Ia pun mempertanyakan kesiapan Indonesia.
“Demokrasi bukan hanya soal siap berbicara, tapi juga harus siap mendengarkan. Learn to listen and listen to learn,” ujarnya.
Hensa juga mengingatkan para tokoh publik agar lebih bijak memanfaatkan ruang publik. Menurutnya, ketika seorang figur dengan banyak pengikut membawa isu sensitif ke hadapan publik, eskalasi persoalan bisa menjadi tidak terkendali.
“Kalau memang Anda tokoh publik dan bisa berkomunikasi secara privat, ya lakukan itu. Bicara saja secara privat. Kalau belum punya nomornya, ya tanya sekarang,” pungkasnya.
