Jakarta, JurnalBabel.com – Direktur Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menilai usulan Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar agar Kementerian Pertanian (Kementan) dilebur dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), hanya akal-akalan politik.
Sebab, kata Karyono, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) yang saat ini dijabat oleh Abdul Halim Iskandar, berasal dari PKB dan juga kakak kandung Cak Imin.
Alhasil, Cak Imin diduga ingin kementerian yang dipimpin oleh kakaknya tersebut memiliki kewenangan yang besar.
“Semoga ide Muhaimin itu tidak sekadar dilandasi oleh syahwat kekuasaan. Jangan hanya karena Kemendes saat ini menterinya dari PKB lantas menginginkan penggabungan Kementan ke kemendes. Itu kayak akal-akalan politik Muhaimin saja agar kewenangan Kemendes semakin besar dan luas spektrumnya,” kata Karyono kepada jurnalbabel.com, Minggu (25/12/2022).
“Kita khawatir ide Cak Imin ini ide yang mengandung unsur kenakalan politik,” tambahnya.
Namun demikian, Karyono menilai usulan Cak Imin ini menarik.
“Tapi jika ingin diterapkan, diperlukan kajian secara holistik oleh para ahli agar kebijakannya tepat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Cak Imin mengusulkan Kementan dilebur menjadi satu dengan Kemendes PDTT).
Hal itu diungkapkan Cak Imin saat menyapa ribuan Relawan Bagus Muhaimin Jawa Barat di Agrowisata Tirta Kahuripan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, pada Rabu (21/12/2022). Cak Imin menyinggung kiprah dan peran penting Kemendes selama ini.
“Uang negara tidak harus habis di atas, tapi harus habis di tingkat bawah, di pendidikan dan desa,” kata Cak Imin dalam keterangannya, Kamis (22/12/2022).
“Tahu nggak ketika krisis ekonomi, di atas gelempangan tidak mampu, justru yang di bawah yang bisa nahan. Kemarin saat pandemi semua sektor rontok, hanya pertanian yang punya daya tahan, dan itu desa,” imbuhnya.
Setelah mengurai peran penting Kemendes, Cak Imin mengusulkan Kementan dilebur menjadi satu dengan Kemendes. Ia beralasan dua kementerian ini punya peran hampir sama dan jika disatukan bukan tidak mungkin akan lebih memberi dampak konkret bagi kemajuan desa.
“Kalau ide Kementerian Desa harus bertahan itu terlalu sederhana, bahkan Kementerian Pertanian harus ditarik menjadi bagian Kementerian Desa. Supaya apa? Supaya clear apa yang menjadi kebutuhan desa tertangani secara sistematis sesuai kebutuhan desa,” tutur Wakil Ketua DPR RI itu.
Cak Imin menjelaskan ada dua sektor, yang harus mendapat perhatian perubahan mendasar melalui pembangunan dari bawah. “Pembangunan dari bawah apa itu? Desa pembangunan tidak dari atas tapi dari desa,” katanya.
Yang kedua soal kelautan, ia menerangkan lautan Indonesia yang kaya selama puluhan tahun bahkan sejak zaman Bung Karno tidak tersentuh format politik nasional. “Maka ketika reformasi semua isu kelautan dan desa terus menjadi perjuangan,” ujarnya. (Bie)
