Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi V DPR, Anwar Hafid, menyarankan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) fokus mengurusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pasalnya, BUMDes merupakan solusi dalam membangun desa.
“Saya sepakat BUMDes ini adalah solusi membangun desa. Kalau saya bisa mengusulkan di Kementerian ini tidak usah membikin yang lain, fokus di BUMDes,” kata Anwar Hafid dalam rapat dengar pendapat Komisi V DPR dengan Kementerian Desa PDTT di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2023).
Sekedar informasi, BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDesa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUMDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan BUMDesa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat.
Menurut Anwar, banyak BUMDes yang berhasil karena banyaknya investasi yang hadir di Indonesia. Namun ada juga BUMDes yang tidak berhasil dan hanya menjadi sekedar nama.
“Saya melihat yang sekedar nama itu memang disebabkan karena sumber daya manusia,” ungkapnya.
Sebab itu, politisi Partai Demokrat ini sepakat harus dilakukan pelatihan secara terus menerus kepada masyarakat desa, terutama pengurus BUMDes.
“Peningkatan kapasitas pengurus BUMDes di lapangan itu mutlak kalau kita ingin desa itu berdaya,” ujarnya.
Selain itu, mantan Bupati Morowali ini meminta komitmen 20 persen anggaran dana desa dialokasikan untuk BUMDes harus diwujudkan.
(Bie)
