Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VI DPR dari Fraki PKS, Amin Ak, mengatakan pinjaman baru untuk proyek kereta cepat berpotensi membenamkan Indonesia ke dalam jebakan utang China.
Pemerintah juga telah memutuskan untuk melakukan pinjaman sebesar US$ 560 juta ke China Development Bank (CDB) dengan bunga pinjaman 3,4% dengan tenor pinjaman 30 tahun.
Sebelumnya, Pemerintah menyepakati pembengkakan biaya atau cost overrun proyek Kereta cepat Jakarta – Bandung (KCJB) senilai US$ 1,2 miliar.
“Dengan prospek bisnis pengoperasian kereta cepat yang cenderung tidak menguntungkan dan biaya pengelolaan yang mahal, pinjaman sebesar itu dan dengan bunga sebesar 3,4%, jelas bisa menjadi bom waktu yang bakal merugikan Indonesia dan berpotensi menjadikan BUMN yang terlibat dalam proyek ini sebagai korbannya,” kata Amin Ak seperti dilansir dari situs resmi Fraksi PKS DPR RI, Senin (17/4/2023).
Bom waktu berupa potensi gagal bayar, lanjut Amin, yang pada akhirnya hanya menyisakan dua pilihan pahit yakni di ballout oleh APBN atau BUMN akan kehilangan konsesinya atas proyek kereta cepat dan potensi bisnis ikutannya seperti pengembangan area potensial bisnis di sekitar stasiun.
“Jika tidak hati-hati, jebakan utang tersebut bahkan bisa berdampak lebih buruk pada BUMN antara lain kemungkinan privatisasi di masa depan karena risiko gagal bayar yang cukup besar,” ujar Amin.
Di sisi lain, tambah Amin, keengganan China menurunkan bunga utang hingga dibawah 2% menunjukkan lemahnya posisi tawar Indonesia dalam proyek kereta cepat ini.
Amin menilai, China sudah pasti punya kalkulasi terkait risiko bisnis dan pengelolaan kereta cepat. China tetap menolak menurunkan bunga utang padahal pemerintah sudah menawarkan sejumlah proyek strategis.
Menurut Amin, pemerintah menjanjikan China bisa menggarap jalur kereta api cepat Jakarta-Surabaya. Pemerintah juga menjanjikan China bisa masuk ke berbagai proyek strategis. Seperti pelabuhan, pertambangan, dan proyek terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) karena agak terlambat membatalkan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Selain itu, Amin menyoroti keinginan China yang meminta APBN menjadi jaminan utang proyek KCJB. Menurut Amin, langkah China tersebut menunjukkan risiko tinggi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, terutama risiko gagal bayar utang maupun risiko kerugian akibat biaya operasional akibat besarnya biaya yang dikeluarkan untuk proyek maupun mahalnya biaya pengelolaan saat mulai beroperasi nanti.
“Jadi dari sisi hitungan bisnis sangat tidak menarik,” ucap Amin.
(Bie)
