Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, mengharapkan pemerintahan mendatang dibawah pimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto, bisa mewujudkan good and clean governance yang mengedepankan transparansi serta bebas korupsi.
“Tentu kita ingin pemerintahan ke depan semakin bisa mewujudkan good and clean governance,” ujar Amin Ak dalam keterangannya, Sabtu (17/8/2024).
“Itu sangat penting, ada transparansi, kalau bisa tentu bebas korupsi, semakin ada efisiensi, yang tentu ini akan berdampak pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.
Ia menjelaskan, hutang negara per akhir Mei saat ini sudah mencapai Rp8.300 triliun, jika dibandingkan dengan pendapatan domestik bruto sudah mencapai 38,7 persen.
Hal itu jauh meningkat jika dibandingkan dengan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang mewariskan hutang luar negeri senilai Rp2.600 triliun, dan proporsinya terhadap PDB hanya 24 persen.
Lebih lanjut, Amin mengatakan, indikasi deindustrialisasi dan PHK begitu masif. Karenanya, Amin berharap pemerintah harus memiliki keberpihakan kebijakan pada industri dalam negeri.
“Tidak ada lagi impor-impor illegal yang mematikan produsen-produsen dalam negeri, pabrik-pabrik kita di dalam negeri ini yang berujung pada PHK masa ini,” kata Amin.
Legislator dari Dapil Jawa Timur IV ini mengatakan, pemerintah mesti memanfaatkan bonus demografi guna mengurangi pengangguran.
Rasio pembayaran depth to service saat ini itu mencapai 43 persen, artinya pendapatan hampir 50 persen digunakan untuk bayar hutang dan cicilan.
“Bayangkan kalau ini benar-benar bisa dimanfaatkan, sekecil mungkin yang digunakan untuk bayar hutang dan cicilan, maksimal bisa digunakan untuk membayar proyek-proyek dalam negeri, tentu dampaknya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia akan sangat besar,” pungkasnya.
