Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, menilai temuan sekitar 100 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program makan bergizi gratis (MBG) yang diduga fiktif di Kabupaten Cilacap, harus menjadi momentum bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program tersebut.
Irma mengatakan kemungkinan adanya SPPG bermasalah tidak hanya terjadi di Cilacap, sehingga BGN perlu memperkuat pengawasan dan memperbaiki sistem verifikasi di lapangan.
“SPPG fiktif mungkin saja ada di daerah-daerah lain. Semoga ke depan kinerja BGN makin baik,” kata Irma Suryani saat dihubungi wartawan, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, BGN perlu melakukan pembenahan di berbagai sektor, mulai dari tata kelola organisasi, evaluasi koordinator wilayah dan kecamatan, hingga penilaian terhadap sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional SPPG.
Selain itu, Irma meminta BGN menghentikan secara permanen SPPG yang tidak memenuhi standar, termasuk bangunan yang tidak layak dan tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sesuai ketentuan.
“Tentu ini momentum untuk BGN yang baru benah-benah di segala bidang, memperbaiki tata kelola, mengevaluasi korwil dan korcam, juga mengevaluasi SDM yang ada di SPPG. Begitu juga setop secara permanen SPPG yang bangunannya tidak sesuai standar dan tidak memiliki IPAL pabrikan,” ujarnya.
Irma mengakui DPR hanya dapat menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan terkait keberadaan SPPG di daerah pemilihan masing-masing.
Dia juga menyoroti adanya keluhan dari masyarakat yang memiliki fasilitas SPPG dinilai layak, tetapi belum mendapatkan persetujuan dari BGN.
“Sebetulnya banyak masyarakat yang punya SPPG bagus, tetapi tidak mendapatkan approval, sementara yang tidak bagus malah dapat approval,” katanya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya mengungkapkan temuan sekitar 100 titik SPPG yang diduga fiktif setelah dilakukan pengecekan lapangan oleh kepala SPPG yang ditunjuk BGN.
Lebih dari 300 titik SPPG yang tercatat di Kabupaten Cilacap, sebagian lokasi yang terdaftar disebut tidak memiliki bangunan maupun aktivitas pendukung operasional.
“Kurang lebih ada 100 titik yang tidak ada bangunan apa pun. Ada yang di tengah hutan, ada yang di tengah sawah, ada yang di tengah kuburan,” kata Ammy.
Namun, Koordinator Regional BGN Jawa Tengah Reza Mahendra membantah seluruh titik tersebut dapat dikategorikan sebagai SPPG fiktif.
Menurut dia, sekitar 100 titik itu telah memiliki ID SPPG dan terdaftar dalam sistem BGN sebelum kebijakan moratorium penambahan SPPG diberlakukan.
“Informasi tersebut tidak valid jika dikatakan 100 itu semua fiktif,” ujar Reza.
Dia menjelaskan sebagian titik memang belum menunjukkan perkembangan pembangunan, tetapi sudah tercatat dalam portal resmi BGN sebagai lokasi yang masuk tahap persiapan pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sumber: jppn.com
