Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi IV DPR, Bambang Purwanto, menyatakan Indonesia sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan atau Karthula. Terparah pada tahun 1997-1998 yang juga dibarengi oleh El nino.
Ketika itu merupakan salah satu kebakaran hutan terbesar dalam dua abad terakhir. Kebakaran hutan tersebut menyebabkan 240 korban tewas dan menyebabkan 100.000 orang terserang penyakit akibat asap, serta lebih dari 200.000 orang mengungsi.
Peristiwa dahsyat ini menghanguskan lahan seluas 19,7 juta hektare dan kabut asap yang disertai berdampak hampir ke seluruh wilayah Asia Tenggara.
Untuk mengantisipasi hal tersebut tidak terulang, Bambang Purwanto mengungkap beberapa cara. Pertama, Kementerian Kehutanan atau Kemenhut menentukan titik lahan gambut terdalam.
Kedua, Kemenhut bekerjasama dengan TNI/Polri dan pemerintah daerah melakukan patroli rutin meskipun saat ini Indonesia beruntung masih dikasih cuaca hujan.
Ketiga, melakukan modifikasi cuaca. Pasalnya, kata dia, ketika mengalami musim kemarau selama dua sampai tiga bulan seperti 1997-1998, kondisi rawa sangat kering sekali dan mudah sekali terjadi kebakaran hutan dan sulit dipadamkan.
Keempat, mencopot jabatan Kapolres dan Kapolda serta Dandim dan Damrem TNI AD, ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya masing-masing. Menurut Bambang, hal itu pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada 2015.
“Itu yang paling sakti. Setelah 2015 kesini itu kebakaran tidak sampai parah, tetapi ketika kemaraunya agak panjang, ini kita akan kembali ke 1997-1998. Itu yang harus kita cegah,” kata Bambang Purwanto dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPR dengan Kemenhut, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Sebab itu, politisi Partai Demokrat ini menilai perlunya modifikadi cuaca agar tidak terjadi kekeringan yang terlalu parah.
