Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak, menekankan pentingnya komitmen calon pimpinan Bank Indonesia (BI) untuk menghadirkan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen secara berkualitas.
Hal tersebut disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna ke-3 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/08).
Amin mengatakan, dalam rangkaian fit and proper test calon Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur BI, Komisi XI menaruh perhatian pada strategi kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya mengejar angka, tetapi harus mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat.
“Bagaimana Gubernur Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur itu punya ramuan kebijakan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen itu tercapai. Dan bukan sekadar tercapai, tapi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ujar Amin.
Selain pertumbuhan ekonomi, Amin menyoroti pentingnya keberpihakan BI terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menilai terdapat kesenjangan antara besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian dan akses mereka terhadap pembiayaan perbankan.
“UMKM kita itu menyerap tenaga kerja 97 persen dan kontribusi terhadap PDB itu 60 persen lebih. Sejauh ini alokasi kredit perbankan untuk UMKM kita itu nggak sampai 20 persen. Nah, bagaimana Bank Indonesia punya peran strategis, punya ramuan kebijakan yang mengurangi disparitas ini,” tegasnya.
Amin juga mendorong agar kebijakan BI mampu membuat UMKM naik kelas, bukan sekadar mempertahankan jumlah UMKM yang besar. “Kita gak bangga dengan banyaknya jumlah UMKM kita yang katanya sampai 64 juta itu. Justru UMKM ini harus dikurangi, mereka pada naik kelas, kelas menengah, kelas pengusaha besar,” katanya.
Lebih lanjut, Amin meminta calon pimpinan BI memberikan perhatian lebih serius terhadap pengembangan ekonomi syariah. Dengan potensi pasar yang besar, ia menilai ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah, perlu didorong agar tidak sekadar menjadi pelengkap dalam perekonomian nasional.
“Jangan sampai ekonomi syariah itu hanya menjadi slogan atau hanya menjadi pelengkap,” tegasnya. Ia berharap BI mampu mendorong pertumbuhan aktivitas bisnis syariah, pembiayaan syariah, serta meningkatkan market share perbankan syariah yang saat ini masih relatif rendah.
Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur IV tersebut menegaskan ketiga agenda itu menjadi perhatian penting Komisi XI agar kepemimpinan baru BI mampu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga memperluas manfaat pertumbuhan bagi masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
