Jakarta, JurnalBabel.com – Anggota Komisi II DPR, Rahmat Muhajirin, melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Regional II BKN (Badan Kepegawaian Negara) Surabaya, Selasa (16/11/2021).
Dalam kesempatan, ia menyampaikan bahwa evaluasi seleksi CPNS oleh BKN sangat penting untuk meyakinkan ke masyarakat bahwa kegiatan rekrutmen CPNS maupun PPPK benar-benar transparan dan tidak ada titipan atau rekayasa.
“Saya yang dari dapil Surabaya-Sidoarjo banyak menerima permintaan untuk memasukkan CPNS, namun saya bilang tidak bisa karena seleksinya ketat,” tegas Rahmat Muhajirin.
Untuk itu, lanjut Rahmat Muhajirin, sedari dini sebelum pelaksanaan Seleksi CPNS 2021, BKN dapat mengantisipasi bagi hadirnya peluang kecurangan terutama dari orang dalam.
Dikatakan politisi dari Partai Gerindra ini, sepanjang sistem Seleksi CPNS 2021 yang menggunakan Teknologi Informasi (TI) tersebut masih dikelola manusia, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan, seperti yang terbukti sekarang.
”Salah satunya melalui sistem operator model digitalisasi, harusnya semua berbasis TI karena sepanjang manusia masih menjadi operator, kecurangan akan terjadi dan itu terbukti sekarang,” paparnya.
Diketahui sebelumnya dalam RDP Komisi II yang di gelar secara tertutup ditemukan dugaan kecurangan dalam tes seleksi kompetensi dasar CPNS. BKN mengungkapkan terdapat indikasi kecurangan dalam seleksi itu di beberapa titik lokasi yang mencapai 225 kasus.
Di dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut Menpan RB, Kepala BKN, dan Kepala BSSN juga telah menjelaskan situasi kecurangan yang terjadi.
”Jadi,dari 51 tilok tes, terdapat 19 titik lokasi yang betul-betul terjadi kecurangan di sana dan sudah terbukti. Sekarang, mereka sedang melakukan penyelidikan dengan aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan keadilan.”
(Bie)
